INOVASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH DARI ASPEK PENGEMBANGAN FIKIH MUAMALAH


Oleh : Agustianto

Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan Dewan Pleno-DSN MUI

ABSTRACT

The fact is, that sharia banking product innovation in Indonesia is still lacking and is still far behind compared to other countries. Products sharia banks in Indonesia are still monotonous and even seemed stiff, not dynamic.  Therefore Kuwaity Investment Company., Baljeet Kaur Grewal, (2007) placed Indonesia occupied the third cluster in product innovation and development of Islamic banking market, which is under Malaysia, Bahrain, Kuwait and United Arab Emirates.

Bank products existing Shariah tends static, limited only in savings, time deposits, demand deposits, pembiyaan murabaha, mudaraba, shirkah, and it was very few compared to the country’s banking lura. Weak product innovation and market development (market expansion) Islamic banks have to be overcome, in order to accelerate the development of sharia banks more quickly. Product innovation is needed to sharia banks can be optimized to utilize a global phenomenon. Because it had to do extraordinary acceleration initiative in market development and product development.

Product innovation is the key to Islamic banking is more competitive and develop more quickly in accordance with the needs of the community. Shariah banking system’s success in the future will depend on the ability of many banks Shariah products presents an attractive, competitive and delivers ease of transactions, in accordance with the needs of the community.

There is a close correlation between product innovation with the development of Islamic banking market, means that more innovative Islamic banking products, the faster growing markets. Thus, the lack of innovative Islamic banking products, however, significantly impact the latest market development (market expansion).

This paper will discuss Islamic banking product innovation and offer ideas, concepts and new thinking about innovation Islamic banking products. The main exposure of this paper consists of methodological innovation in the perspective of Islamic science and innovation models that can be developed as a product of Islamic banks. The are   approximately  50  products  concepts that need to be developed as a typical product of sharia banks. Benefits of this paper is to contribute ideas to the bankers and practitioners of Islamic banks, Shari’ah supervisory board and  Islamic scholars in Indonesia

 

 

Pendahuluan

Fakta menunjukkan, bahwa inovasi produk perbankan syariah di Indonesia masih kurang dan masih jauh tertinggal. Produknya  masih  monoton dan bahkan terkesan kaku, tidak dinamis. Berdasarkan kajian dari praktisi perbankan syariah dari Kuwaity Investment Company., Baljeet Kaur Grewal,(2007)  Indonesia menduduki kluster ketiga dalam inovasi produk bank  syariah dan pengembangan pasar. Sedangkan kluster keempat yang merupakan kluster tertinggi adalah Malaysia, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kluster keempat adalah negara yang paling inovatif dan variatif dalam pengembangan produk. Sementara Indonesia, Brunei Darussalam dan Afrika Utara, Turkey dan Qatar  berada di bawah negara kluster ke empat. Dengan demikian, negara-negara ini (Indonesia, Brunei, Afrika Urata, Trurley dan Qatar), masih kalah jika dibandingkan dengan kluster keempat.

Menurut kajian Baljeet dari Kuwait tersebut, negara-negara pengembang bank syariah dibagi kepada empat kluster. Kluster keempat (tertinggi), adalah Malaysia, Kuwait, Bahrain dan Uni Emirat Arab, Kluster Ketiga, Indonesia, Brunei, Afrika Utara, Turki dan Qatar, Kluster Kedua, Jerman, USA, Singapura, Lebanon dan Syiria,  Sedangkan kluster yang paling rendah masih wait and see adalah China, India, Hongkong dan Azerbeijan.

Sumber : BI (2009)

 

 

Hubungan Inovasi dan pengembangan bank stariah

Tak bisa dibantah, bahwa terdapat hubungan yang kuat antara inovasi produk dengan pengembangan pasar bank syariah, Artinya,  semakin inovatif bank syariah membuat produk, semakin cepat pula pasar berkembang. Maka, lemahnya inovasi produk bank syariah, bagaimanapun  berimbas secara signifikan kepada lambatnya pengembangan pasar (market expansion). Lemahnya inovasi produk dan pengembangan pasar (market expansion) bank syariah harus segera di atasi, agar akselerasi pengembangan bank syariah lebih cepat. Inovasi produk diperlukan agar bank syariah bisa lebih  optimal dalam memanfaatkan fenomena global. Karena itu harus melakukan inisiatif akselerasi luar biasa dalam pengembangan pasar dan  pengembangan produk.

Kurangnya inovasi produk antara lain, dikarenakan kemampuan SDM  yang masih terbatas. Jangankan untuk mengembangkan produk dengan kreatif dan inovatif, untuk memahami konsep produk yang sudah ada, kemampuan SDM bank syariah masih terbatas. Para officer bank syariah umumnya sudah memahami konsep dasar produk syariah yang sudah ada, namun masih banyak officer bank syariah yang belum memahami dengan baik konsep dan penerapan fatwa-fatwa Dewan Syarah Nasional yang jumlahnya sudah mencapai 73 fatwa. Akibatnya, masih banyak fatwa DSN MUI yang belum diterapkan sebagian besar bank syariah, seperti pembiyaan rekening koran, pembiayaan multi jasa, syirkah mutanaqishah, mudharabah musytarakah, ijarah muwazy, hiwalah pada anjak piutang, L/C dan lain-lain.

Padahal ada sekitar 50an konsep lagi yang perlu dikembangkan sebagai produk khas bank syariah, selain dari fatwa DSN yang sudah ada. Jadi masih banyak  produk inovatif yang belum difatwakan DSN-MUI. Produk-produk inovatif ini   siap dijadikan rujukan dalam inovasi produk di tengah persaingan dengan bank konvensional dan semakin kompleknya kebutuhan finansial masyarakat. Ke 50an  konsep inovasi ini berasal dari penggalian terhadap fiqh muamalah kontemporer yang didasarkan pada ilmu ushul fiqh, qawa’id fiqh, falsafah tasyri’, tarikh tasyri’ dan maqashid syariah. Penggalian ini akan menciptakan produk yang unggul dan khas syariah yang pada gilirannya akan mewujudkan differensiasi produk.  Upaya inovasi semacam inilah yang akan membedakan produk-produk bank syariah dengan bank-konvensional, sehingga tidak muncul tuduhan simplistis yang mengatakan bahwa produk bank syariah itu hanyalah jiplakan (copy paste) semata dari bank konvensional yang  ditambah label atau akad-akad syariah. Selain penggalian mendalam kepada konsep syariah (fiqh muamalah), pengembangan produk yang inovatif  dapat juga berasal dari praktek perbankan syariah di luar negeri.

Makalah ini akan membahas inovasi produk bank syariah, yang terdiri dari metodologi inovasi dalam perspektif ilmu syariah dan memaparkan model-model inovasi yang bisa dikembangkan sebagai produk bank syariah. Manfaat dari makalah ini adalah memberikan konstribusi pemikiran kepada para bankir dan praktisi bank syariah, dewan pengawas syariah dan para ahli syariah di Indonesia.

 

Inovasi Produk : Kunci pengembangan

Inovasi produk menjadi kunci perbankan syariah untuk  lebih kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan sistem perbankan syari’ah di masa depan  akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syari’ah menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberkan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat..

 Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi bank-bank syariah , sebab inovasi  memiliki peran penting di tengah pasar yang kompetitif. karena itu industri perbankan syariah harus dapat terus melakukan inovasi-inovasi baru. Produk-produk bank syari’ah yang ada sekarang cendrung statis, hanya terbatas di tabungan, deposito, giro, pembiyaan murabahah, mudharabah, syirkah, dan itu sangat sedikit sekali. Makanya bank-bank syariah  harus mengembangkan variasi dan kombinasinya, sehingga menambah daya tarik bank syari’ah. Hal itu akan meningkatkan dinamisme perbankan syari’ah menghadapi keutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks.  Karena itu bank-bank harus mengalokasikan dana untuk peningkatan kualitas SDM dengan menggelar training atau wokrshop inovasi produk, bahkan membantu memberikan beasiswa bagi karyawannya untuk kuliah S2 Ekonomi Syariah. Seandainya tidak bisa menyeluruh beasiswanya,  minimal sebagian, sepertiga atau seperempat dari biaya kuliah.

Rekonstruksi dan Reformulasi Fiqh Muamalah

Harus dicatat, melakukan inovasi produk bukan hanya dengan meniru atau merujuk produk-produk yang sudah dipraktekkan di luar negeri. Inovasi produk juga dapat dilakukan dengan menggali dan mengembangkan secara kreatif konsep-konsep fiqh muamalah kontemporer dengan menggunakan ilmu ushul fiqh, qawaid fiqh, tarikh tasyri’ dan falsafahnya, serta dan ilmu maqashid syariah. Metode  Ijtihad insya’iy dan ijtihad intiqa’iy sangat diperlukan dalam melakukan inovasi produk.

Reaktualisasi fiqh muamalah berarti mengaktualkan kembali fiqh muamalah untuk disesuaikan dengan kehidupan modern dengan melakukan reformulasi (perumusan kembali) agar compatible dengan perkembangan zaman.  Dalam melakukan reformulasi atau rekontruksi tersebut, dibutuhkan sejumlah alat dan disiplin ilmu syariah agar formulasinya sesuai syariah dan berada dalam koridor syariah. Disiplin ilmu tersebut ialah ushul fiqh, qawaid fiqh, tarikh tasyrik , falsafah tasyrik dan maqashid syariah.

Ilmu ushul fiqh menduduki posisi yang sangat penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah kontemporer.  Ilmu shul fiqh adalah metodologi  penetapan dan perumusan hukum Islam (syariah) berdasarkan dalil-dalil syariah, Alquran, hadits, ijma. Qiyas, maslahah, istihsan, ‘urf, sadd al-zariah, dll.  Imam Asy-Syatibi (w.790 H), dalam Al-Muwafaqat, mengatakan, mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang dharuri (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui  ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara’   sekaligus bagaimana menerapkannya

Prof. Salam Madkur (Mesir), mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh adalah ilmu yang paling penting yang mesti dimiliki setiap ulama mujtahid. Ulama ekonomi syariah sesungguhnya (seharusnya) adalah adalah bagian dari ulama mujtahid, karena ulama ekonom syariah harus berijtihad memecahkan berbagai persoalan ekonomi, menjawab pertanyaan-pertanyaan boleh tidaknya berbagai transaksi bisnis modern, halal haramnya bentuk bisnis tertentu.   memberikan solusi pemikiran ekonomi, memikirkan akad-akad yang relevan bagi lembaga keuangan syariah. Memberikan fatwa ekonomi syariah, jika diminta oleh masyarakat ekonomi syariah. Untuk mengatasi semua itu, seorang ahli syariah (dewan syariah), harus  menguasai ilmu ushul fiqh secara mendalam karena ilmu ini diperlukan untuk berijitihad.

Qawaid fiqh adalah qaidah dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai guide  dalam perumusan fiqh muamalah. Ada ribuan qaidah fiqh ekonomi yang tertuang dalam ensiklopedi qaidah fiqh ekonomi  yang harus dijadikan sebagai rujukan dalam menerpakan produk bank syariah.    Perbedaan utama antara ushul fuqh dan qawaid ialah bahwa obyek kajian qawaid fiqh adalah praktik atau perilaku manusia, sedangkan obyek ushul fiqh adalaf dalil-dalil.

Tarikh tasyri’ (sejarah penerapan syariah) atau  yang biasa disebut history of legal developmnet, adalah  perkembangan dan penerapan hukum Islam dalam sejarah sejak masa Nabi Muhammad Saw sampai saat ini.  Melalui tarikh tasyri’  kita dapat mengetahui latar belakang sosio cultural ketika suatu hukum Islam dirumuskan sepanjang sejarah, seperti di masa Nabi, Sahabat, tani’im, masa imam mazhab da seterusnya.  Melalui tarikh tasyri’ dapat diketahui tahapan-tahapan penerapan syariah sepanjang sejarah. . Melalui tarikh tasyri’ juga dapat diketahui sejarah ijtihad dan bagaimana ulama menerapkannya dalam menjawab persoalan yang munculdi zamannya.  Melalui tarikh tasyri’ dapat diketahui sejarah munculnya qaidah-qaidah fiqh dari zaman ke zaman. Pengetahuan ini akan mendorong ulama saat ini untuk mereformulasi kaedah-kaedah baru ekonomi, baik mikro maupun makro, khususnya kedah fiqh moneter Melalui tarikh tasyri’ dapat diketahui metode-metode ulama dalam menetapkan hukum Islam, termasuk hukum ekonomi Islam.

Pengetahuan ini akan memberikan makna yang penting bagi ulama (ahli ekonomi islam) sekarang untuk menjawab tantangan problematika ekonomi keuangan modern yang terus berkembang dalam sejarah. Lihatlah, tanpa ilmu tarikh tasyri’ ini, telah terjadi kesalahan dalam menyikapi praktek sale and lease back dalam praktek leasing yang dianggap gharar, Juga kekakuan  akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik, tafsir akad two in one, dan sebagainya. Tanpa tarikh tasyri’ sebagian teman-tean mengharankan uang kertas yang ada searang, sehingga menabung uang kertas di bank syariah dan bank konvensional sama aja, karena keduanya sama-sama menggunakan uang kertas. Kedangkalan metodologis akan melahirkan  pikiran dan kesimplan sempit yang tidak dikehendaki syariah, seperti contoh uang kertas di atas..

Sedangkan maqashid seyariah, meskipun sesungguhnya ia bagian dari ushul fiqh, namun di sini sengaja dipisahkan, untuk menunjukkan betapa pentingnya ilmu maqshid syariah. Kalu Ushul fiqh lebih dominan bersifat tekstual karena berdasarkan keadeah-kaedah kebahasaan dan literal,  Sedangkan maqashid syariah bersifat kontekstual dan berdasarkan pendekatan kemaslahatan. Dalam reformulasi fiqh muamalah kntemporer, maslahah menjadi pedoman dan acuan, sesuai dengan  kaedah

متى وجدت المصلحة فثم شرع الله

 

 “Di mana ada kemaslahatan di situ ada syariah

Metode ijtihad yang digunakan adalah ijtihad intiqa’iy dan ijtihad insya’i. Ijtihad pertama adalah olah pikir intelektual  dengan cara mentarjih berbagai pendapat ulama mazhab. Selain tarjih dan takhyir, juga dimungkinkan melakukan talfiq, sepanjang bukan untuk mencari-cari kemudahan belaka, tetapi tujuannya   adalah untuk kemaslahatan. Jadi talfiq untuk tujuan implementasi maqashid dibenarkan dalam syariah. Dalam ijtihad intiqa’iy dibutuhkan pengetahuan yang luas dibidang muqaranah mazahib (perbandingan mazhab) baik fiqh muamalah maupun perbandingan ushul fiqh.

Sedangkan ijtihad insya’iy adalah sebuah ijtihad yang melahirkan pendapat baru yang belum pernah ada di masa ulama masa lampau. Dalam bidang ekonomi keuangan, ijtihad insya’i sangat banyak dipraktekkan, seperti, net revenue dalam sistem jual beli urbun dan sebagainya.

Kedua metode ijtihad intiqa-iy dan ijtihad insya’i harus dilukan secara kolektif (berjamaah). Berijtihad secara berjamaah disebut dengan (ijtihad jama’iy). Saat ini tidak zamannya lagi berijtihad secara individu. Untuk memecahkan dan menjawab persoalan ekonomi keuangan kontemporer, para ahli harus berijtihad secara jamaah (kolektif). Ijtihad berjamaah (jama’iy)  dilakukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Dalam kondisi sekarang bentuk ijtihad ini semakin dibutuhkan, mengingat terpisahkannya disiplin keilmuan para ahli. Ada ulama ahli syariah di satu pihak dan di pihak lain ada ahli / praktisi ekonomi yang bukan ahli syariah. Di zaman yang serba dharurat ini, disparitas keilmuan masih ditolerir pada lembaga MUI seperti DSN. Kedua komponen tersebut disatukan dalam ijtihad jama’iy.  Di masa depan, disparitas keilmuan tersebut semakin mengecil dan akan dihilangkan secara bertahap  dengan berkembangnya pendidikan Tinggi di S1 sampai S3 jurusan ekonomi Islam.

Kedudukannya ijtihad jama’iy dalam perumusan hukum ekonomi islam sangat kuat, apalagi bila dibandingkan dengan ijtihad individu (fardy). Jika lembaga ijtihad kolektif dikolektifkan lagi pada lembaga di atasnya yang lebih besar, maka kedudukannya dalam syariah semakin kuat dan mengikat umat, sekalipun namanya fatwa. Misalnya. Organisasi Muhammadiyah memiliki lembaga fatwa Majlis Tarjih atau Nahdhatul Ulama memiliki Majma’ Buhuts. Masing-masing mereka berijtihad secara kolektif. Selanjutnya di lembaga fatwa MUI mereka berijtihad secara kolektif lagi.Hal ini dikarenakan MUI merupakan kumpulan berbagai ormas Islam yang memiliki dewan fatwa. Dengan demikian terjadi dua kali ijtihad kolektif. Bahkan hasil ijtihad tersebut dapat dikolektifkan lagi secara internasional, seperti Rabitah Alam al-Islamy, Organisasi Konferensi Islam, dsb. Keputusan ijtihad  secara internasional dapat disebut sebagai ijma’. Apalagi ijtihad kolektif itu dilakukan berkali-jkali oleh semua ulama dan majma’ buhuts, tentu eksistensi ijma’nya tidak diragukan, seperti ijma’nya para ulama tentang keharaman bunga uang. Keputusan ijtihad kolektif seperti itu memiliki kekuatan mengikat yang tidak bisa ditawar-tawar. Keputusan itu bisa menjadi rujukan, dalil dan sumber hukum Islam.

 

            Teori yang melandasi inovasi produk sesuai dengan kebutuhan zaman, tempat, situasi dan kondisi kontemporer adalah kaedah fikih yang sangat populer dalam syariah, yaitu :

 

الآحكام يتغير بتغير الآزمنة  و الأمكنة

و الأحوا ل و العادات و النيات

 Hukum (muamalat)  dapat berubah karena perubahan  zaman, tempat, keadaan, adat dan niat.

 

 

Problem Sumberdaya Insani

Dari berbagai survey, juga ujian perbankan syariah yang saya lakukan terhadap ribuan karyawan bank syariah  serta pengalaman mengajar di lima pascasarjana ekonomi syariah  selama lebih 4 tahun belakangan ini, saya menyimpulkan     betapa minimnya tingkat pengetahuan SDM perbankan syariah tentang konsep inovasi produk perbankan syariah. Meskipun saat ini sudah banyak kuliah  S2 (program pascasarjana) ekonomi dan perbankan Islam di Jakarta, namun tingkat kajian dan silabusnya masih tingkat dasar atau intermediate, dengan rujukan utama buku Muhammad Syafi’iy Antonio dan Adiwarman Karim serta buku Muhammad dari Yogyakarta, sehingga kajian produknya belum pada tingkat advance. Padahal saat ini suah  banyak literatur terkini (terbitan 2007-2008)  tentang inovasi produk dari luar negeri. Setidaknya terdapat lebih dari seratusan buku-buku fiqh muamalah kontemporer untuk level advance yang bisa memperkaya produk bank syariah.

Silabus fiqh muamalah kontempoer pada level advance ini seharusnya sudah diajarkan di program pasasarjana, namun karena sebagian besar in put mahasiswa berasal dari ekonomi konvensional, maka secara terpaksa kajian fiqh muamalahnya pada level intermediate. Fiqh muamalah komtemporer pada level advance ini hanya bisa diajarkan jika, mahasiswa sudah memahami fiqh muamalah klasik dengan baik ditambah  ushul fiqh dan qawaid fiqh klasik.

Latar belakang keilmuan para mahasiswa pascasarjana yang umumnya berasal dari S1 non ekonomi Islam, mengakibatkan mereka masih awam dalam fiqh muamalah, ilmu ushul fiqh keuangan dan qawaid fiqh ekonomi. Padahal untuk melakukan inovasi produk  mesti mengkaji fiqh muamalah kontemporer level advance. Fiqh Muamalah kontemporer tingkat advance hanya bisa diberikan kepada mereka yang sudah pernah mempalajari fiqh muamalah, ushul fiqh dan qawaid fiqh ekonomi.

Seharusnya, mata kuliah fiqh muamalah di pascasarjana di bagi kepada 3 bagian, pertama matrikulasi, intermediate dan fiqh muamalah kontemporer untuk tingkat advance. Jadi, jangan berharap banyak dari lulusan pascasarjana Ekonomi Islam untuk melakukan inovasi produk, jika yang diajarkan masih fiqh muamalah klasik dan tingkat dasar. Nah, kalau di pascaarjana saja, masalahnya seperti itu, bayangkan, bagaimana pula kemampuan inovasi  para bankir syariah yang belum kuliah pascasarjana ekonomi syariah.

Rendahnya tingkat studi fiqh muamalah di Indonesia, karena belum ada buku-buku berbahasa Indonesia yang berisi fiqh muamalah kontemporer yang memenuhi standar untuk pengembangan inovasi produk. Selain itu, keterbatasan dosen yang memahami praktek keuangan modern dan fiqh muamalah sekaligus. Di UIN,  IAIN, STAIN, banyak dosen fiqh muamalah (termasuk para guru besar syariah dan doktor ilmu syariah),  umumnya hanya memahami fiqh muamalah klasik dan sedikit kontemporer, tanpa memahami praktek perbankan dan keuangan secara baik dan memadai, seperti praktek L/C, pembiyaan rekening koran, line facility, multi jasa, repo surat berharga, anjak piutang (factoring), foreign exchange, Islamic  treasury investment, islamic swap, hedging,    bahkan praktek bank garansi dan pembiayaan take over pun kadang tidak dipahami dengan baik. Para ahli syariah hanya dapat memahami itu semua jika mereka mengikuiti training atau workshop sistem perbankan.

Contoh-contoh pengembangan produk bank syariah

Berikut  akan dipaparkan sebagian skim dan  model inovasi produk bank-bank syariah, baik produk financing, funding, jasa-jasa, maupun treasury products.   Di antara  produk yang bisa dikembangkan di bank syariah adalah pembiayaan multi guna, KTA (Kredit Tanpa Agunan), murabahah commodity untuk treasury product, Pembiayaan perkebunan sawit dengan metode Margin During Contruction, bay’ wafa’ dan bay’ istighlal untuk usaha mikro, hedging dengan forward dan swap, tawarruq emas berlandaskan istihsan dan maslahah, dsb.

Pembiayaan multiguna

Pembiayaan multi guna dapat menggunakan skim tawarruq emas atau bay wafa wal ijarah yang disebut dengan bay’ istighlal (lihat Qanun Al-Majallah al-Ahkam al-‘adliyah). Skim tawarruq emas  ini diambil dari banyak buku fiqh, terutama buku, Tawarruq Mashrafi ‘an Thoriq bay’ al-ma’adin (Tawarruq di perbankan melalui jual beli emas). Mayoritas ulama menyetujui bay’  tawarruq, Namun Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim memakruhkanya. Fatwa ulama OKI hanya mengharamkan tawarruq munazzam yang banyak dilakukan sebagian bank syariah Malaysia. Tawarruq munazzam tidak lain adalah bay al-‘inah itu sendiri, maka hukumnya dilarang.

Kalau kita mengambil pendapat mayoritas ulama, maka penerapan tawarruq, tidak menjadi masalah, Namun jika kita mengambil pendapat Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim, kemakruhannya dapat dihilangkan dengan metode istihsan, maslahah dan maqashid. Jika kita menggunakan metode istihsan, maka harus bisa ditunjukkan bahwa tawarruq yang hendak ditertapkan di perbankan, harus berbeda karakternya dengan tawarruq yang dimakruhkan, sebagian ulama. Pada tawarruq perbankan itu, harus ada syarat ketat dari bank syariah, yakni bahwa dana tawarruq harus digunakan untuk sector riil ( yang produktif) dan officer perbankan harus mencek kebenaran terwujudnya sector riil di lapangan.

Jadi, untuk mewujudkan itu officer bank syariah dalam visibility study dan analisa pembiayaan harus mensyaratkan bahwa penggunaan uang tawarruq memang untuk sector riel, seperti  usaha mikro, pertanian dan kegiatanusaha produktif lainnya, atau semi produktif seperti pendidikan, renovasi rumah, dan sebagainya. Multi guna artinya penggunaan uang tersebut dapat digunakan  untuk apa saja, asalkan untuk sector riil yang sesuai syariah.

KTA Syariah

Skim tawarruq emas juga dapat digunakan untuk pembiyaan KTA syariah. Produk KTA syariah harus diluncurkan dan dikembangkan, mengingat saat ini bank-bank asing konvensional sangat gencar menawarkan produk KTA konvensional. Potensi pasar KTA syariah mencapai 2000 triliun rupiah. Jangan biarkan bank-bank asing menguasai pasar kita. Kalau bank syariah tidak masuk di pasar tersebut, maka dominasi bank-bank asing konvensional, makin merajalela masuk ke UKM rakyat Indonesia, padahal cukup banyak skim akad yang bisa digunakan untuk KTA Syariah tersebut, antara lain dengan tawarruq (emas), atau bay wafa’ dan istighlal.

Bay’ wafa’ dan istighlal dapat pula digunakan untuk pembiayaan multi guna. Mekanismenya, Pertama, nasabah menjual assetnya (rumah, perkebunan, atau mobil), ke bank syariah dengan harga misalkan Rp 200 juta, dengan janji nasabah akan membeli (melunasi) kembali  rumah tersebut 2 tahun depan dengan harga yang sama, yakni Rp 200.juta. Dengan jual beli ini, nasabah mendapatkan uang cash dari bank dan dengan demikian rumah menjadi milik bank. Kedua, selanjutnya, bank menyewakan rumah itu kepada nasabah itu kembali dengan margin tertentu.

Bank mendapatkan keuntungan (margin) dengan cara penyewaan tersebut. Besaran biaya sewa bulanan dapat memilih dua alternatif, Pertama, biaya sewa bulanan dan margin  disesuaikan dengan besaran cicilan normal pembiayaan, misalnya Rp 10  juta per bulan.Ketika masa ijarah selesai, maka rumah itu kembali dijual bank kepada nasabah dengan harga tertentu.   Pilihan kedua, dalam perjanjian itu di syaratkan nasabah untuk menyimpan sejumlah dana setiap bulan misalkan Rp 9,2 juta dan ketika jumlah simpanan mencapai Rp 200 juta, maka janji nasabah untuk membeli kembali rumah tersebut diwujudkan. Syarat tersebut tidak dilarang dalam syariah, karena itu ia dibolehkan.

Margin During Contruction  (MDC) 

Tawarruq emas yang berlandaskan istihsan dan maslalah dapat pula digunakan untuk pembiyaan perkebunan sawit dimana produksinya (hasil buahnya) baru akan terjadi 4 tahun mendatang. Misalkan pengusaha perkebunan sawit mengajukan pembiyaan Rp 10 milyard, namun sawit baru berbuah 4 tahun kemudian, Setelah dana dikucurkan kepada nasabah, Sejak bulan pertama nasabah diharuskan membayar margin  dari pembiayaan tersebut, padahal sawit baru berbuah 4 tahun mendatang. Sekali lagi harus dicatat, skim akad tawarruq emas yang digunakan dalam pembiayaan ini, bukanlah tawarruq biasa dalam fikih klasik,  Tawarruq mashrafiy  ini bukanlah  tanpa control, tanpa visibility study, dan tanpa underlying asset. Bahkan underlying assetnya  berganda. Pertama, emas sebagai media jual beli, kedua, usaha produkitif riil perkebunan sawit.

Orang mungkin bisa mengkritik tawarruq emas yang pengunaan uangnya tidak jelas. Namun jika penggunaan uang itu jelas untuk usaha sector riil seperti perkebunan sawit, maka tawarruq itu  akan mendorong kegiatan produksi dan mempunyai multiplier effect bagi masyarakat desa, menyediakan lapangan kerja, dsb. Di sinilah dalil syariah istihsan berperan dan diterapkan, dimana tawarruq emas ini memiliki kekhususan yang berbeda dengan tawarruq yang dimakruhkan,  Tawarruq emas ini memiliki purpose financing yang jelas untuk sektor riil dan memiliki multiplier effect untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini pembiayaan sawit dengan model tawarruq ini  mengandung kemaslahatan yang jelas. Dengan demikian penerapan tawarruq emas untuk pembiayaan sawit dengan system margin during contruction( MDC), memiliki dalil yang kuat secara syariah (ushul fiqh), yaitu istihsan dan maslahah. Maslahah adalah inti dari konsep maqashid syariah.

Selanjutnya akan dipaparkan pula contoh-contoh inovasi produk yang bisa dikembangkan oleh bank-bank syariah. Salah satu produk yang bisa dikembangkan di bank syariah adalah syirkah mutanaqishah. Syirkah mutanaqishah  dapat digunakan untuk pembiayaan properti, agar pricenya bisa kompetitif dengan konvensional. Hal ini dikarenakan murabahah kurang tepat untuk pembiayan properti dengan tenor panjang, 7 sd 15 tahun. Penerapan murabahah untuk properti dengan tenor jangka panjang tersebut, sudah dipandang kuno dan lebih beresiko dalam  menghadapi fluktuasi pasar.   Maka solusinya adalah syirkah mutanaqishah yang sudah difatwakan DSN melalui fatwa DSN No 73/2009. Namun fatwa inipun sebenarnya masih kurang lengkap, karena  hanya memfatwakan 1 model syirkah mutanaqishah. Padahal menurut studi fiqh muamalah kontemporer yang lebih luas, setidaknya terdapat enam model (bentuk) syirkah mutanaqisihah, Sayangnyanya, syirkah mutaqishah yang satu  model ini pun belum banyak dipahami para bankir syariah, apalagi  untuk memahami penerapan enam model syirkah mutanaqishah lainnya. Di sinilah diperlukan workshop dan traiining kpada para pejabat dan bankir bank-bank syariah.

Contoh berikutnya, ialah akad kartu kredit di Indonesian hanya kafalah bil ujrah dan qardh wal ijrah dengan dasar fatwa DSN, sesuai fatwa DSN MUI No 54/Tahun 2006. Padahal design kontraknya menurut praktek international setidaknya ada 7 (tujuh) alternatif kontrak akad (baca buku Al- Muamaalh al-Mu’ashirah, tulisan Usman Tsabir). Dengan altenatif  seperti itu, maka produk kartu kredit bank syariah bisa lebih banyak dan variatif. Namun saat ini, kartu ktredit baru dikeluarkan oleh dua bank syariah, yaitu bank danamon syariah dan bank BNI Syariah.

Gambar : Macam-macam akad kartu kredit syariah

Contoh berikutnya, ialah design akad pembiayaan take over atau pengalihan hutang. Menurut fatwa DSN MUI No 31/Tahun 2002, ada empat alternatif kontrak, namun dalam prakteknya banyak bankir syariah yang tidak memahami dengan baik konsep dan penerapannya, sehingga penerapannya di lapangan mengalami penyimpangan. Hasil penelitian ilmiah di  empat bank syariah di Jakarta, menunjukkan hampir 80 % design akad pembiyaan take over tidak sesuai dengan syariah. Kesulitan memahami design akad ini dikarenakan semua akadnya merupakan hybrid contract (al-‘ukud al-murakkabah). Penelitian mahasiswa pascasarjana di Universitas Indonesia tahun 2008 tersebut disusun dalam bentuk thesis yang pembimbingnya adalah saya sendiri. Dengan demikian saya memahami persis bagaimana prakteknya di lapangan berdasarkan penelitian tersebut.

Untuk pembiyaan take over properti, menurut fatwa DSN MUI, terdapat empat pilihan design akad yang kesemuanya adalah kombinasi banyak akad (al-‘ukud al-murakkabah).   Untuk memahami dan menerapkan empat alternatif akad saja, para bankir banyak yang tidak mengerti, bagaimana pula dengan inovasi produk yang lebih luas. Berdasarkan kajian yang lebih luas dan mendalam, design kontrak pembiayaan take over sebenarnya ada tujuh alternatif, bukan empat alternatif, yakni dengan tambahan syirkah mutanaqishah dan hiwalah itu sendiri.  Syirkah mutanaqishah ini terbagi lagi  kepada 10 bentuk dan model kontrak. Dengan demikian, untuk pembiyaan take over properti atau lainnya bisa memilih belasan alternatif akad.

Contoh selanjutnya ialah, bahwa produk funding yang ada di Indonesia hanyalah mudharabah dan wadiah,yang dikembangkan menjadi tabungan depositi dan giro.  Padahal setidaknya ada tujuh alternatif yang bisa dipilih untuk dikembangkan, yaitu pertama, deposito wakalah bil ujrah, kedua, deposito musyarakah, ketiga, kombinasi mudharabah dan wadiah, yaitu tabungan dan giro  aotomatic transfer mudharabah dan wadiah. Selanjutnya, yang keempat, kombinasi giro wadiah dan qardh, kelima, mudharabah muqayyadah untuk murabahah dan keenam, mudharabah muqayyadah untuk murabahah commodity. Dan terakhir (ketujuh) ialah  mudharabah muthlaqah untuk tabungan biasa. Pilihan ketujuh ini yang paling banyak diterapkan di Indonesia, selain giro wadiah.

Selanjutnya tak bisa dipungkiri, bahwa dalam pembiayaan, bank syariah banyak menerapkan konsep murabahah, sebagai produk dominan. Padahal dalam jual beli dapat juga dikembangkan bay’ mustarsal, bay’ taqsith,  bahkan bay wafa’,  bay istighlal dan bay tawarruq. Kajian mendalam harus dilakukan kepada bay’ tawarruq menurut para ulama, sehingga tidak secara gampang memutuskan bentuk akad tawarruq ini dilarang. Banyak sekali literatur mu’tabar yang membolehkan bentuk akad ini. Jumhur ulama juga membolehkannya. Sedangkan bay’ al-‘inah jelas sekali larangan tentangnya, sehingga tidak bisa diterapkan. Malaysia yang banyak menerapkannya ternyata salah kaprah dalam mengutip pendapat Imam Syafi’iy dan Daud Zhahiry. Untung saja beberapa tahun belakangan ini mereka menyadari kekeliruannya dan berupaya keras mengurangi produk bay al-inah secara drastis.  (Baca materi kuliah saya yang sangat panjang membahas bay’ al-‘inah ini), Jadi Indonesia tidak bisa menerima konsep bay’ al-‘inah dalam pengembangan dan inovasi produk perbankan syariah.

Contoh pengembangan produk berikutnya ialah dengan mengembangkan konsep syirkah kontemporer. Bentuk-bentuk syirkah yang diajarkan di kampus-kampus dan yang terdapat dalam buku rujukan yang ada selama ini di Indonesia, adalah bentuk-bentuk  syirkah pada abad kedua hijryah yaitu syirkh inan, syirkah mufawadhah, syirkah abdan dan syirah wujuh. Padahal kita sudah hidup di abad 15 Hijriyah. Bentuk-bentuk akad itu adalah fenomena yang ditemukan ulama pada masanya di masa klasik Islam.  Sayangnya,  hampir semua  buku bank syariah dan fiqh mumalah di Indonesia menjelaskan bentuk syirkah yang empat itu. Sebagian besar ahli bank  syariah dan ahli fiqh Indonesia,  mencocok-cocokkan saja empat model itu dengan praktek keuangan moderen. Inilah suatu kesalahan besar.

Model-model fiqh mumalah terus berkembang sesuai dengan  perkembangan zaman dan lokasi geografis. Bentuk-bentuik syirkah di zaman modern ini demikian banyak, seperti syirkah mutanaqishah, syirkah muhashah, syirkah tadhamun, syirkah mushana’ah, syirkah muntahiyah bittamlik, syirkah ta’awuniyah, syirkah musahamah, syirkah taushiyah, mudharabah musytarakah dan lain-lain.

Demikian pula dengan akad-akad yang lain, terus berkembang dan berevolusi dalam sejarah di berbagai zaman dan tempat. Berikut ini akan digambarkan evolusi akad mudharabah, akad jual beli, akad tawarruq dan akad rahn.

Selanjutnya rahn juga mengalami perkembangan dalam sejarah, Bentuk-bentuk tersebut dapat memperkaya konsep rahn dalam produk keuangan.  Gambar di bawah ini menunjukkan evolusi akad rahn dalam sejarah.

Tawarruq juga sebagai produki yang diangap baru dalam lembaga keuangan syariah, dalam sejarahnya mengalami perkembangan sebagaimana atergambar dalam gambar dibawah ini.

Luar biasa kekayaan bentuk-bentuk syirkah yang bisa dipilih dan  relevan  untuk diterapkan bank syariah. Sementara yang diterapkan di Indoensia secara dominan baru syirkah ‘inan. Sedangkan syikah mutaqasihah dan  bentuk syirkah lainnya  belum banyak diterapkan. Karena itu training dan workshop bagi bank-bank syariah mutlak dilakukan.

Bentuk-bentuk mudharabah juga sangat variatif dan terus berkembang. Jika di masa Nabi Muhammad Saw, hanya terdapat 1 model mudharabah, tetapi di masa kini  bentuk mudharabah sudah menjadi lima macam, yaitu mudharabah bilateral, mudharabah multilateral, mudharabah muwazi, mudharabah musytarakah dan Mudharabah Muntahiyah bi Tamlik.

Untuk pembiyaan pertanian, di benak para bankir pada umumnya hanya ada bay’ salam, yakni salam paralel. Namun belum ada satu bank syariah pun yang memilih skim ini, meskipun sudah ada fatwa DSN sejak tahun 2000.  Bentuk skim salam paralel tidak realistis dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat konsumen. Akibatnya, bank syariah tidak berani memasuki sektor agribisnis  atau pertanian, selain beresiko juga karena  di benak mereka, hanya ada skim bay’ salam saja. Bay’ salam yang ada di fatwa DSN dan buku-buku yang berkembang di Indonesia sangat sulit terjadi dan  kaku. Harusnya skim bay salam bisa dirancang berdasarkan prinsip syariah, bukan melalui salam paralel sebagaimana dalam buku  Muhammad Syafii Antonio dan Wahbah az-Zuhayly dalam  buku Fiqh Muamalah Mu’ashriah.  Literatur itu tidak relevan dan tidak realistis. Seandainya skim salam ditambah dengan bay muthlak, persoalannya sudah selesai. Penerapan bay’ salam dan bay muthlak adalah pilihan skim yang realistis dan kecil resiko. Di berbagai negara, skim untuk pertanian sangat variatif, sehingga memungkinkan bagi bank syariah untuk masuk ke sektor ini, selain bay’ salam juga bisa  kombinasi  akad syirkah milik, ijarah an bay’.

Produk bank syariah di manca negara

Masih banyak lagi, pengembangan dan inovasi produk yang bisa dilakukan bank-bank syariah. Berikut ini akan dipaparkan bentuk-bentuk dan variasi skim-skim produk bank syariah yang sudah diterapkan di berbagai negara.

  1. Financing Products, Setidaknya terdapat 30 skim pembiayaan syariah, yaitu :
    1. 1.      Car Financing : al ijarah tsummal bay’.
    2. 2.      Home Financing Bay bi tsamabil ajil
    3. 3.      Home financing musyarakah mutanaqishah dan ijarah muntahiyah bit tamlik
    4. 4.      Islami Card tawarruq
    5. 5.      Islamic card bay al-inah
    6. 6.      Personal Financing murabahah
    7. 7.      Personal Financing tawarruq
    8. 8.      Personal Financing bay al-‘inah
    9. 9.      Agricultural implements  investments : syirkah al-milk, ijarah, bay’
    10. 10.  Micro industries investment: syirkah al-milk, ijarah, bay’
    11. 11.  Islamic overdraft (Cash line facility) : BBA dan bay al-inah
    12. 12.  Cash line facility : bay bitsamanil ajil
    13. 13.  Revolving Financing : bay’ bitsamanil ajil
    14. 14.  Revolving Financing mudharabah
    15. 15.  Term Financing Fixed and Variabel Rate : bay bitsamanil ajil
    16. 16.  Industrial Hire Purchase : al-ijarah tsumma al bay’
    17. 17.  Hire purchase syirkah milk, ijarah dan bay’
    18. 18.  Unsecured business Financing ; tawarruq
    19. 19.  Working capital and Term Financing : tawarruq
    20. 20.  Export Credit Refinancing : bay’ dayn
    21. 21.  Export Credit Refinancing : murabahah
    22. 22.  Export Credit Refinancing :murabahah dan bay’ dayn
    23. 23.  Export Financing – musyarakah
    24. 24.  Forward Rate Agreement : musyarakah
    25. 25.  Profit Rate Swap : Murabahah
    26. 26.  Islamic Treasury Instrument : Salam paralel
    27. 27.  Islamic Sukuk Intrument wakalah bil ujrah
    28. 28.  Pembiayaan dengan penjaminan (kafalah, dhaman dan rahn)
    29. 29.  Share Financing : murabahah (trading)
    30. 30.  Share Financing (investment).
    31. B.     Sedangkan untuk penyediaan jasa terdapat delapan produk
      1. 31.  Escow account – wakalah bil ujrah
      2. 32.  Shipping Guarantee – kafalah
      3. 33.  Documentary Crdit – wakalah bil ujrah
      4. 34.  Billls for collection outward – wakalah bil ujrah
      5. 35.  Billls for collection intward –wakalah bil ujrah
      6. 36.  Islamic will (surat wasiat) : wakalah bil ujrah
      7. 37.  Adminisrasi asset : wakalah bil ujrah
      8. 38.  Islamic Trust – wakalah bil ujrah

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. C.     Untuk funding product terdapat 8 produk
    1. 39.  Deposito mudharabah muqayyadah untuk murabahah
    2. 40.  Deposito mudharabah muqayyadah untuk murabahah commodity
    3. 41.  Deposito dan Reksadana mudharabah
    4. 42.  Deposito musyarakah
    5. 43.  Deposito unrestricted Recuring Investment – mudharabah
    6. 44.  Deposito wakalah bil ujrah
    7. 45.  Giro wadi’ah dan qardh
    8. 46.  Tabungan dan Giro Automatic ransfer – mudharabah & wadiah

 

Semua produk di atas dapat diklasifikasi sebagai berikut di bawah ii

 

 

Sebagian besar produk-produk di atas dapat menjadi contoh untuk diterapkan di Indonesia, kecuali bay al-‘inah, Selain produk di atas, masih banyak produk yang dapat dikembangkan di bank-bank syaraih berdasarkan studi kreatif terhadap fiqh mumalah kontemporer sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Jika konsep pengembangan doktrin muamalah ini yang dikembangkan maka, variasi inovasi produk makin kaya dan beragam secara luar biasa..

 

Hybrid  Contract.

Di era transkasi keuangan modern yang semakin kompleks, dibutuhkan design kontrak akad dalam bentuk kombinasi beberapa akad yang disebut dengan  hibryd contract (multiakad), atau biasa disebut al-ukud al-murakkabah.  Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer.

Dr.Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IDB pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Cuma masalahnya, literatur ekonomi  syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (two in one). Padahal, larangan two in one terbatas dalam tiga kasus saja sesuai dengan sabda-sabda Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan itu. Two in one tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. Para dosen, ahli ekonomi syariah, dan bankir syariah harus mempelajari secara mendalam pandangan ulama tentang akad two in one dan al-‘ukud al-murakkabah, agar pemahaman terhadap design kontrak syariah lebih komprehensif, dinamis dan tidak kaku. Kekakuan itu bisa terjadi karena kedangkalan metodologis syariah dan kelangkaan litaratur. Buku-buku  fiqh muamalah kontemporer yang membahas permasalahan hybrid contract  (kombinasi akad) antara lain, Al-‘Ukud al-Murakkabah fi Fiqh al-Islami, karya, Nazih Hammad, Damaskus 2005),  juga buku  al-‘Ukud al-Maliyah al-Murakkabah oleh al-‘Imrani,

Cuma masalahnya, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi  (two in one). Artinya, kontrak yang mengandung two in one terlarang dalam syariah. Larangan tersebut digenerasilisasi untuk seluruh  kontrak, sehingga setiap kontrak yang mengandung dua akad atau lebih dipandang bertentangan dengan syariah. Di sinilah diperlukan ‘ulumul hadits dan ilmu mushtalahul hadits. Sejumlah kitab syarah hadits juga harus dirujuk. Menurut studi yang komprehensif terhadap tiga buah hadits yang melarang two in one, dapat disimpulkan  bahwa syariah hanya membatasi larangan itu untuk beberapa kasus saja dan  membolehkannya  dalam ruang lingkup yang sangat luas.

Jadi, selama ini, larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan kegiatan transaksi dan pengembangan produk bank dan keuangan syariah. Terjadilah pelarangan terhadap sesuatu yang sesungguhnya tidak dilarang.

Para dosen, ahli ekonomi syariah, bankir syariah dan konsultan harus mempelajari secara mendalam pandangan ulama tentang akad two in one dan al-ukud al-murakkabah, agar pemahaman terhadap design kontrak syariah, bisa lebih komprehensif, dinamis dan tidak kaku. Kekakuan itu bisa terjadi karena kedangkalan metodologis syariah dan kelangkaan litaratur yang sampai kepada kita.

Memang ada tiga buah hadits Nabi Saw yang menunjukkan larangan penggunaan hybrid contract. Ketiga hadits itu berisi tiga larangan,  pertama larangan  bay’ dan salaf, kedua, larangan bai’ataini fi bai’atin, dan ketiga larangan shafqataini fi shafqatin. Ketiga hadits itulah yang selalu dijadikan rujukan para ahli, konsultan dan banker syariah tentang larangan akad  two in one dalam satu transaksi. Namun harus dicatat, larangan itu hanya berlaku kepada beberapa  kasus saja.  Bahkan hadits kedua dan ketiga maknanya sama, walaupun redaksinya berbeda. Maksud Hadits shafqataini fi shafqatin adalah bay’ataini fi bay’atin.

Kasus pertama yang dilarang, adalah menggabungkan akad qardh dengan jual beli sesuai dengan sabda Nabi Saw tentang hal tersebut. “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”. (HR. Ahmad)  [1] Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, j. 2, (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-‘Araby, 1414 H), cet. ke-3, hal. 178

Kasus Kedua, bay’ al-‘inah, Pendapat ini dikutip dari pandangan Ibnu Qayyim yang menyatakan, bahwa dari 14 penafsiran terhadap hadits bay’atan fi bay’atin (dua akad dalam satu transaksi), penafsiran yang paling shahih adalah bay’ al-‘inah tersebut.

Kasus ketiga yang dilarang, adalah penjual menawarkan dua harga atau beberapa harga kepada pembeli, misalnya, harga barang ini jika kontan Rp 10 juta, jika cicilan Rp 12 juta, selanjuthya, pembeli menerima (mengucapkan qabul), tanpa terlebih dahulu memilih salah satu harganya, Bentuk jual beli ini dilarang karena tidak jelas harganya (gharar).

Itulah tiga kasus hybrid contract yang dilarang berdasarkan hadits Nabi Saw. Untuk melengkapi bentuk hybrid contract yang dilarang saya akan menguraikan   pada uraian akhir tulisan ini ketentuan-ketentuan (dhawabith) hybrid contract yang dilarang, seperti menggabungkan akad qardh dengan hadiah atau janji hadiah, Larangan ini, karena hybrid contract itu mengandung riba.

Pandangan Ulama

Aliudin Za’tary dalam buku Fiqh Muamalah Al-Maliyah  al-Muqaran mengatakanTidak ada larangan dalam syariah tentang  penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad  pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru’. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil  yang memerintahkan  untuk  memenuhi (wafa)  syarat-syarat dan akad-akad” Dengan demikian, hukum multi akad adalah boleh.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum hybrid contract adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama  yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. (Al-‘Imrâni, Al-’uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah, hal. 69). Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan qardh dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan  qardh. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi

Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.( Ibn Taimiyah, Jâmi’ al-Rasâil, j. 2, hal. 317)

Nazih Hammad dalam buku  al-’Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy  menuliskan, ”Hukum  dasar dalam  syara’ adalah bolehnya melakukan transaksi  hybrid contract , selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati. (Nazîh Hammâd, al-’uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy, hal. 8)

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama.(Ibn al-Qayyim, I’lâm al-Muwaqqi’în, j. 1, hal. 344)

 Al-Syâtiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (ta’abbud) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum.  Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (iltifât ila ma’âny). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (al-idzn) bukan melaksanakan (ta’abbud).[1] ( Al-Syâtiby, al-Muwâfaqât, j. 1, hal. 284)

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam surat al-Mâidah ayat 1 yang artinya:  “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad”. (QS. Al-Mâidah : 1)

Buku-buku  teks fikih muamalah kontemporer,  menyebut istilah hybrid contract  dengan  istilah yang beragam,  seperti     al-’uqûd  al-murakkabah (akad-akad yang tersusun),   al-’uqûd  al-muta’addidah (akad-akad yang berbilang) , al-’uqûd al-mutaqâbilah (akad yang berhadapan-berpasangan), al-’uqûd almujtami’ah (akad-akad yang berhimpun) ,  dan al-’Ukud al-Mukhtalitah (akad-akad yang bercampur),al-‘ukud al-mutakarrirah (akad-akad yang berulang), dan al-‘ukud al-mutadakhilah (akad yang satu masuk kepada akad yang lain).  Namun istilah yang paling populer ada dua macam , yaitu al-ukud al-murakkabah dan al-ukud al mujtami’ah. Adapula menggunakan istialah al-ukud almutajanisah (akad-akad yang sejenis)

Dr. Nazih Hammad dalam buku Al-’uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy, 2005), hlm. 7 mendefinisikan hybrid contract sebagai berikut, “

“Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih –seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sahraf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah … dst.– sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.”

Sementara itu  Abdullah Al-“Imrani dalam buku Al-Ukud al-Maliyah al-Murakkabah   mendefinisikan hybrid contract  yaitu “Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad –baik secara gabungan maupun secara timbal balik– sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad”.

Kedua definisi di atas tampaknya mirip dan tidak terdapat perbedaan. Hybrib contract itu dipandang sebagai satu kesatuan akad  dan semua akibat hukum akad-akad yang tergabung  tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Menurut Asy Syatibi, penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari hybrid contract  tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.  [1] Al-Syâtiby, Al-Muwâfaqât, j. 3, hal. 144 – 146

Misalnya, musyarakah mutanaqishah, mudharabah musytarakah, bay’ wafa’ bay’ istighlal, bay’ tawarruq, bay’ at-takjiri (sewa beli), dan sebagainya. Akan tetapi harus dicatat, meskipun sudah menjadi satu kesatuan, dalam pembuatan draft kontrak, akad-akad yang tergolong hybrid tersebut ada yang dapat digabungkan dalam satu title kontrak dan ada pula yang dipisahkan. Untuk musyarakah mutanaqishah, akad syirkah milk, dibuat terpisah dengan akad ijarah, demikian pula akad pembiayaan take over, masing-masing akadnya dipisahkan,namun dipandang sebagai satu kesatuan. Sedangkan akad  bay’ wafa, bay istighlal, sewa beli, kartu kredit, dapat disatukan dalam satu dokumen (materai).

Macam-macam hybrid contract

Pertama, hybrid contract  yang mukhtalithah (bercampur) yang memunculkan nama baru, seperti bay’ istighlal , bay’  tawarruq, musyarakah mutanaqishah dan bay wafa’.

•          Jual beli istighlal merupakan percampuran 3 akad, yaitu 2 akad jual beli dan ijarah, sehingga bercampur  3 akad. Akad ini disebut juga  three in one.

•          Jual Beli Tawarruq percampuran 2 akad jual beli. Jual Beli 1 dengan pihak pertama, Jual Beli kedua dengan pihak ketiga.

•           Musyarakah  Mutanaqishah (MMQ). Akad ini campuran akad syirkah milik dengan  Ijarah  yang mutanaqishah atau jual beli yang disifati dengan mutanaqishah (decreasing). Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru, yaitu musyarakah mutanaqishah (MMQ). Substansinya hampir sama dengan IMBT, karena pada akhir periode barang menjadi milik nasabah, namun  bentuk ijarahnya berbeda,  karena transfer of title ini bukan dengan janji hibah atau beli, tetapi karena transfer of tittle yang mutanaqishah, karena itu  sebutannya ijarah saja, bukan IMBT.

•          Bay’ wafa’ adalah percampuran (gabungan) 2 akad jual beli yang melahirkan nama baru. Pada  awal kelahirannya di abad 5 Hijriyah, akad  ini merupakan multiakad (hybrid), tetapi dalam proses sejarah menjadi 1 akad, dengan nama baru  yaitu bay wafa’.

Kedua Hybrid Contract yang mujtami’ah/mukhtalitah dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti  sewa beli (bay’ at-takjiry) Lease and purchase. Contoh lain  ialah mudharabah musytarakah pada life insurance dan deposito bank syariah.

Contoh lainnya yang cukup menarik  ialah menggabungkan wadiah dan mudharabah pada GIRO, yang biaa disebut   Tabungan dan Giro Aotomatic Transfer Mudharabah dan Wadiah. Nasabah mempunyai 2 rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus.(2  rekening dlm 1 produk).Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah rek membutuhkan.

                Contoh lain ialah sewa beli (lease and purchase). Menurut buku Fiqh Muamalah al-Mu’ashirah, Usman Tsabir, sewa beli hukumnya boleh, tidak terdapat gharar padanya. Menurutnya, “Sesungguhnya ulama berbeda pendapat tentang hukum menggabungkan dua akad ; antara jual beli dan ijarah. Sebagian ulama mengatakan boleh, yaitu ulama Malikiyah dan Imam Syafi’iy dalam salah satu pendapatnya, juga Qadhi dari Ulama Hanabilah  Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, yaitu Hanafiyah, Zhahiriyah, mazhab Syafi’iy dan Al-Kharqy dari Hanabilah”.

 Selanjutnya Dr.Usman Tsbir mentarjih sebagai berikut, “Tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendangan yang membolehkan. Inilah pendapat yang paling nyata (realistis), karena barang (obyek) yang dibeli dan jasa yang dilakukan, keduanya membutuhkan iwadh’, bisa berlaku masing-masing dan bisa pula digabung sekaligus. Perbedaan sewa dan beli tidak merusak sahnya akad. Karena perbedaan hukum (ketentuan) dua akad tidak mencegah  sahnya akad. Di antara dalil yang menguatkan pendapat yang membolehkan penggabungan akad jual beli dan ijarah (two in one), adalah kaedah dasar dalam pertukaran, Tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hukumnya boleh karena dasar istishab”

Ketiga Hybrid  contract, yang akad-akadnya  tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru. tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktekkan dalam suatu transaksi. Contohnya :

1. Kontrak  akad pembiayaan take over pada  alternatif 1 dan 4 pada fatwa DSN MUI No  31/2002

2. Kafalah wal ijarah serta qardh dan ijarah  pada kartu kredit,

3. Wa’ad untuk wakalah murabahah, ijarah, musyarakah, dll pada pembiayaan rekening koran or line facility

 5. Murabahah wal wakalah pd pembiayaan murabahah basithah.

6. Wakalah bil ujrah pada L/C, RTGS,  General Insurance, dan Factoring,

7.Kafalah wal Ijarah pada LC, Bank Garansi, pembiayaan multi jasa / multi guna, kartu kredit.

8.Mudharabah wal murabahah/ijarah/istisna pada pembiayaan terhadap karyawan koperasi instansi.

9. Hiwalah dan syirkah  pada factoring.

10. Rahn wal ijarah pada REPO, SBI dan, SPN dan  SBSN

11.Qardh, Rahn dan Ijarah pada produk gadai emas di bank syariah

12. Dalam transaksi pasar uang antar bank syariah yang menggunakan  bursa komoditas dibutuhkan 5 akad, yaitu   1. Akad bay’ antara bank surplus (peserta komersial) dengan pedagang komoditas (peserta komersial), , 2. Akad murabahah antara bank surplus dengan bank deficit (konsumen komoditas), 3. Akad  bay’ antara bank deficit  dengan pedagang  komoditas ’, 4. Wakalah  antara bank deficit kepada agen atau Bursa Berjangka Jakarta, 5. Akad bay’ muqayadhah, antara sesame pedagang komodity.

Keempat,  Hybrid Contract  yang  mutanaqidhah (akad-akadnya berlawanan).  Bentuk ini dilarang dalam syariah.  Contohnya menggabungkan akad     jual beli dan pinjaman (bay’ wa salaf). Contoh lain, menggabungkan qardh wal ijarah dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, yaitu hadits Rasulullah Saw.  Contoh lainnya  : menggabungkan  qardh dengan janji hadiah

Selain itu, ada pula hybrid contract yang mustatir (tersembunyi), Misalnya, tabungan mudharabah di bank syariah. Akad yang digunakan pada saat transkasi hanyalah satu akad yakni mudharabah, namun, sebenarnya dalam akad tersebut tidak cukup hanya satu akad, harus ada akad lain sebagai tambahan, yaitu kafalah, karena ketika nasabah menarik dana di ATM bersama, bukan ATM bank bersangkutan, diperlukan akad kafalah. Namun akad tersebut tidak disebutkan, melainkan tersembunyi (mustatir)  karena sudah menjadi ‘urf perbankan dimana setiap tabungan, dapat ditarik di ATM  tertentu (ATM bersama).

Dalam sukuk ijarah, sebenarnya terdapat tiga akad, yaitu akad bay’ (bay al-manfa’ah), akad ijarah dan akad bay’ kembali. Namun, dalam penamaan biasanya disebut sukuk ijarah saja.

Dalam praktek legal (hukum) di lembaga keuangan syariah, ada hybrid contract,  yang akad-akadnya harus dipisahkan dan ada pula yang boleh disatukan dalam satu dokumen (satu materai). Akad syirkah munataqishah, harus dipisahkan akad-akadnya, akad pertama ialah syirkah milik, dan akad kedua  adalah ijarah yang khusus. Semua ulama mengharuskan terpisahnya dua akad tersebut.

Dalam Gadai syariah terdapat tiga akad, yaitu rahn, qardh (dayn) dan ijarah. Akad rahn dan dayn (hutang), boleh disatukan, karena memang harus bersatu dalam satu kertas, sedangkan akad ijarah sebaiknya dipisahkan, untuk menghindari kesan penafsiran ijarah itu atas dasar hutang (qardh). Ijarah tidak terkait dengan qardh, melainkan terkait dengan penyewaaan tempat, keamanan, dsb.

Dalam kartu kredit terdapat tiga akad, yaitu kafalah dan  ijarah pada ketika pembelian barang di merchant, dan kedua akad qardh dan ijarah, ketika penarikan uang.

Dalam pembiayaan take over banyak sekali alternative hybrid contract di dalamnya berdasarkan fatwa DSN MUI No 31/2002. Antara lain, gabungan akad qardh, bay’ dan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) atau murabahah. Jika menggunakan akad murabahah, mirip dengan bay’ al-‘inah, maka seharusnya dihindari. Akad bay’ dalam pembiyaan take over dapat dilakukan di bawah tangan (secara fikih saja, tanpa notaris), karena hanya sebagai bridging of  financing.  Peran notaries hanyalah  ketika akad murabahah berlangsung.

Dalam praktek hedging (tahawwuth) melalui Islamic swap, akadnya juga hybrid, pertama dapat menggunakan double qardh, kedua sharf biasa dan wa’ad, ketiga, tawarruq timbal balik  (double tawarruq).Semuanya adalag hybris contract.

Hybrid Contract yang dilarang

•          Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan dua bentuk multi akad yang dilarang,

•          1. Multi akad dalam jual beli (bay’) dan pinjaman (بيع وسلف),

•          2. Dua akad jual beli dalam satu akad jual beli (بيعتين فى بيعة واحدة), dan  (Dua akad  dalam satu transaksi (صفقتين فى صفقتين واحدة )

1.Menggabungkan  akad  Bay’ (jual beli ) dan Salaf dan (pinjaman)

Dalam sebuah hadis disebutkan:  “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”. (HR. Ahmad)  [1] Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, j. 2, (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-‘Araby, 1414 H), cet. ke-3, hal. 178

Contoh seseorang (Ali) meminjamkan (qardh) sebesar 1000 dirham, lalu dikaitkan dengan penjualan barang yang bernilai 900 dirham,tetapi harga penjualan itu tetap harga 1000 dirham.

Seolah-olah Ali memberi pinjamani 1000 dengan akad qardh, dan menjual barang seharga 900, agar mendapatkan margin 100 dirham. Di sini Ali  memperoleh kelebihan 100, karena harga penjualan barang menjadi Rp 1000.[1]. Namun menurut Imrani, tidak selamanya diharamkan, karena jika harga barang sesuai dengan harga pasar, maka tidak menjadi masalah hybrid contract antara qardh dan jual beli.

[1] Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rab al-‘Âlamîn, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, tt.), j. 3, hal. 153

Ibn Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad salaf (memberi pinjaman/qardh) dan jual beli, untuk menghindari terjurumus kepada riba yang diharamkan.  Namun, jika kedua akad itu terpisah (tidak tergantung,muallaq) hukumnya boleh.

Penegasan : Larangan ini hendak menunjukkan bahwa qardh tidak boleh dikaitkan dengan akad apapun, qardh adalah akad tabarru’, bukan akad bisnis.

2. Bay’atan fi Bay’ataini

Larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

“Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli”. (HR. Malik)

[1] Imâm Mâlik ibn Anas, Al-Muwaththa’, j. 2, hal. 663

Redaksi hadits yang mirip dengan hadits di atas, adalah shafqatain fi shafqatin wahidah (dua transaksi dalam satu transaksi).

Banyak tafsir tentang hadits ini Pendapat yang dipilih (râjih) adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba.

Misalnya seorang penjual berkata kepada orang banyak di sebuah jamaah, ”Saudara-saudara, saya menjual barang ini Rp 1 Juta, jika dibayar cash, dan Rp 1,2 juta jika cicilan setahun”. Lalu seorang yang hadir berkata, “Saya beli”. Di sini telah terjadi ijab dan qabul, sementara harganya tidak jelas, karena dipilihkan dua macam harga.

Ada pula yang menafsirkan seperti ini : seseorang menjual suatu barang dengan  cicilan, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada orang yang menjual itu dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad al-’Inah seperti ini merupakan hîlah dari riba. Inilah yang disebut bay’ al’inah. Menurut Ibnu Qayyim, penafsiran inilah yang paling kuat.

Ketentuan (dhawabith) hybrid Contract

Larangan Hybrid Contract disebabkan beberapa hal :

1. Dilarang karena nash Agama

“Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli”. (HR. Malik)

[1] Imâm Mâlik ibn Anas, Al-Muwaththa’, j. 2, hal. 663

Larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada nash hadis

 “Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli”. (HR. Malik)

[1] Imâm Mâlik ibn Anas, Al-Muwaththa’, j. 2, hal. 663

Dalam sebuah hadis disebutkan:

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”. (HR. Ahmad)

[1] Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, j. 2, (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-‘Araby, 1414 H), cet. ke-3, hal. 178

Selain perspektif nash agama, larangan ini sesungguhnya dikarenakan transaksi itu mengandung riba dan gharar.

2. Dilarang karena Hilah kepada Riba

•          Contohnya ialah  Jual Beli al-I’nah. Jual beli dilarang karena hilah kepada riba.

•          Contoh berikutnya ialah praktek tawarruq  munazzam yang berputar dan bank surplus bertindak juga sebagai wakil pembeli dalam menjual barang ke agen di bursa sebagaimana yang difatwakan ulama OKI.

•          Contoh berikutnya  menggabungkan akad tawarruq, wakalah dan wadi’ah untuk pembiyaaan multi guna. Di mana pihak ketiga adalah anak perusahaan dari Bank Islam yang memberikan dana.

3. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba.

•          Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh, seperti menggabungkan qardh dengan janji hadiah.

•          Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. seperti : multi akad antara akad salaf dan jual beli. Contoh, Saya meminjamkan uang kepada anda sebesar Rp 1 juta, dengan ketentuan anda harus membeli Hand phone saya dengan harga sekian.

•          Multi akad :  Gabungan qardh dan hibah/manfaat lain dilarang syariah. Ulama sepakat mengharamkan qardh yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Contoh, seseorang, (misalnya Ahmad) meminjamkan uang kepada si B, dengan syarat Ahmad menempati rumah si B. Contoh lain : Saya pinjamkan kpd anda uang Rp 200.000. tapi saya pakai motor anda selama 3 hari. Termasuk dalam kategori ini menggabungkan Qardh dgn Ijarah dalam satu transaksi, kecuali ijarahnya sebatas biaya operasional, yaitu untuk menutupi riel cost.

•          Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara akad qardh dengan ijarah., [1]
[1] Al-‘Imrâni, Al-’uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah, hal. 181 – 182 .

4.Multi akad menyebabkan jatuh ke gharar. Misalnya sebuah perusahaan multrifinance menjual mobil kepada nasabah, dengan harga tertentu, misalkan Rp 250 juta untuk masa 24 bulan, tanpa urbun di awal. Namun perusahaan itu  menawarkan beberapa alternative  besaran urbun, tanpa ditetapkan (dipilih) salah satu alkternatif besaran urbunnya. Jika urbun dibayar bulan ke enam , harganya lebih murah, jika bulan ke 13  harga urbunnya sekian, dst. Dengan beragamnya harga tersebut, maka tidak ada kepastian harga pembelian barang tersebut.Inilah yang disebut dengan gharar.

Contoh-contoh penerapan hybrid contract pada macam-macam hybrid sebagaimana dikemukakan  atas, masih perlu penjelasan luas, namun karena ruangan kolom  yang terbatas, kajiannya besifat ringkas. Selain itu pembahasan tentang konsep hybrid contract ini dan penerapannya dalam transaksi perbankan dan keuangan masih membutuhkan kajian yang panjang.  Namun demikian, para pembaca yag ingin mendalami hyibrid contract dalam teori dan aplikasinya secara mendalam dapat mengikuti Training dan Workshop Fikih Muamalah perbankan dan keuangan level advance yang digelar setiap bulan di kantor MES Pusat Jakarta atau mengikuti  Workshop Khusus Hybrid Contract pada keuangan syariah , baik di Hotel Sultan maupun di Kemang, Jakarta Selatan.

     Untuk itu perbankan syariah, harus memperbaiki diri dalam peningkatan kualitas SDM-nya dengan melaksanakan training dan workshop intensif mengenai inovasi produk. Selain itu, para bankir bank syariah bisa mengikuti kuliah S2 (pascasarjana) ekonomi syariah konsentrasi perbankan syariah. Waktu kuliahnya jumat malam dan hari sabtu, keklas weekend. Di Jakarta, kita sudah mengembangkan S2 ekonomi Islam di banyak Perguruan Tinggi, seperti S2 Manajemen Perbankan dan Keuangan Islam Universitas Paramadina, S2 Islamic Economics and Finance Univertsitas Trisakti, S2 Ekonomi syariah Universitas Indonesia (UI), S2 Ekonomi Islam Universitas As-Zahra. Daerah lain seharusnya sudah melakukan kegiatan akademis yang sama. Minimal setiap propinsi terdapat sebuah Perguruan Tinggi yang membuka program S2 ekonomi syariah yang mengikuti perkembangan keuangan modern.

 

Pilar-pilar  inovasi produk

.

Pertama, Inovasi produk sejatinya dikembangkan dengan dukungan teknologi informasi dan telekomunikasi yang semakin canggih, sehingga mempermudah urusan konsumen dan meningkatkan efisiensi kegiatan usaha para konsumen. Tanpa teknologi canggih, bank-bank syariah akan kalah bersaing dengan bank-bank konvensional. Transaksi perbankan secara elektronik telah menjadi kebutuhan yang tak terelakkkan. Sebuah  bank swasra raksasa nasional, disinyalir  telah melukan transaksinya sebanyak 70 % secara elektronik. Kita menyadari bahwa biaya teknologi memang tinggi, karena itu, bagi Unit Usaha Syariah dapat mengunakan fasilitas bank induknya, sehingga lebih efisien. Bank-bank umum syariah dapat melakukan sinergi produk bersama. Upaya ini semestinya dilakukan bank-bank syariah, jangan ingin menang dan menonjol sendiri. Harap dicatat, bahwa asset bank-bank syariah masih terlalu kecil, berhadapan dnegan bank-bank konvensinal, karenanya gerakan bersama perlu dilakukan. Produk shadr yang dikembangkan Ahmad Riawan Amin,Ketua Asbisindo, perlu diperluas dan ditingkatkan ditambah promosi bersama secara berkelanjutan. Namun kerjasama ini masih terbatas, diperlukan terobosan baru yang lebih besar. Sinergi ini akan membawa dampak positif bagi pengembangan bank syariah, Belajarlah dari filsafat lidi, bersatu dan bersama-sama akan menjadian bank syariah itu semakin kuat dan besar.

Kedua, keharusan memahami karakter bisnis sektor riil. Peningkatan kualitas SDM tidak saja dari aspek keilmuan syariahnya di bidang fiqh muamalah, ushul fiqh, qawaid fiqh dan maqashid syariah, tetapi juga dari bidang bisnis yang lain, seperti pemahaman yang baik tentang karakter dan  resiko binsis sektor riil. Jadi, Supaya produk bisa berkembang perlu adanya peningkatan pemahaman bankir akan sektor riil secara variatif, perdagangan (traiding), industri manufaktur,  infra struktur, pertambangan, telekomuniaksi, properti, pertanian dengan segala macam karakter dan resikonya, peternakan, perikanan, dsb. Pokoknya SDM bankir syariah harus disiapkan untuk memahami segala macam bisnis sektor riil tersebut.  Pengembangan produk bank syariah ke sektor riil,   sangat  penting karena bisa melindungi perekonomian domestic dan meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat. Selain itu, hubungan kemitraan dan linkage dengan LKM syariah harus terus digalakkan dan dikembangkan dengan berbagai skim produk.

Ketiga, Untuk mengembangkan produk-produk yang bervariasi dan menarik, bank syari’ah di Indonesia dapat membangun hubungan kerjasama atau berafiliasi dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Kerjasama itu akan bermanfaat dalam mengembangkan produk-produk bank syari’ah. Bank syariah bisa belajar praktis kepada bank-bank yang telah berpengalaman di luar negeri di berbagai negara yang mengembangkan perbankan syariah setidaknya terdapat  30 bentuk dan model pembiyaan  dan 8 pembiayaan untuk bidang jasa perbankan. Skim dan model ini setidaknya bisa menjadi contoh atau memberi inspirasi untuk mengembangkan produk bank syariah.

 

Keempat, dalam melakukan inovasi produk diperlukan efisiensi dan efektivitas dalam mengembangkan produk bank syariah. Inovasi produk  harus memperhatikan aspek price sehingga tetap bisa bersaing dengan price bank konvensional,

 

Kelima, dalam melakukan inovasi produk perlu diperhatikan pencitraan (brand), positioning dan diferensiasi. Pencitraan adalah menampilkan dan menunjukkan bahwa bank syariah sebagai sebuah lembaga yang bukan sekedar bank, tetapi jauh daripada itu. Ada tiga faktor penentu yang menentukan pencitraan bank syariah, pertama menujukkan universalitas, terbuka dan inklusif serta  menggunakan komuniasi produk yang gampang di mengeri tanpa meninggalkan ciri khas bank syariah. Kedua, mengembangkan produk-produk baru yang lebih beragam dan skema keuangan yang lebih bervariasi. Ketiga, memiliki people dan fasilitas yang menungkinkan keunikan produk yang bisa dinikmati kapan pun dan dalam jangkauan dan jaringan yang luas.

Keenam,  dalam melakukan inovasi produk, terutama produk  yang berasal dari lura negeri  atau dari pengembangan fiqh muamalah kontemporer,  harus mengusulkan  pemberian fatwa dari Dewan Syariah Nasional DSN MUI.

Penulis adalah Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Konsultan dan Advisor Bank Syariah,  Dosen Pascasarjana PSTTI Universitas Indonesia, Pascasarjana Islamic Economics and Finance  Trisakti, Pascasarjana Universitas Paramadina dan Pascasarjana UI Az-Zahra serta Pascasarjana IAIN Cirebon, UIN Jakarta dan Universitas Prof. Dr Hamka.

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

 

Abdul wahab al-Khallaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh, Al-Majlis al-A’la al-Indonesia Li al-Da’wah al-Islamiyah, Jakarta, 1972.

Abdul wahab al-Khallaf, Khulasah Tarikh al-Tasyri. Al-Islami, (Edisi Indonesia, ‘Ikhtisar sejarah pembentukan hukum Islam, Terj. Ali Imran, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1981.

Abdul wahab al-Khallaf, Masadir al-Tasyri’ al-Islami Fi ma La Nassa Fih, Dar al-Qalam, Kuwait, 1972.

Abu Sinnah, Ahmad Fahmi, Al-‘Uruf Wa al-‘Adah Fi Ra’y al-Fuqaha’, Matba’ah al-azhar, Mesir, 1947.

Abu Zahrah, Muhammad, Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah, Juz II, Dar al-Fikri, Mesir, tt.

Abu Zahrah, Muhammad, Usul al-Fiqh, Maktabah al-Qahirah al-Hadisah, Mesir, tt.

Ali Ahmad Salus, Mausu’ah al-Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu’ashirah wa al-Iqtishad al-Islamy, al-Mu’ashirah Wal Iqtishad al-Islamy, 2007

Abdullah ‘Athiyah Ramadhan. Al-Mausu’ah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah Lil Mu’amalat al-Maliyah Al-Fiqh Muamalah al-Maliyah Al-Mu’ashirah Dr.Usman Tsabir

‘Alauddin Za’tary  Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Muqarin, Dar Usama, 2008

Ali al-Sayis, Muhammad, Tarikh al-Fiqh al-Islami, Matba’ah Muhammad ‘Ali Subaih, Mesir, tt.

Ali al-Sayis, Muhammad, Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihad Wa At-Waruhu, Silsilah al-Buhus al-Islamiyah, Mesir, 1975.

Ali Sayis, Muhammad, Tafsir Ayat al-Ahkam, Juz IV, Matba’ah Muhammad ‘Ali Subaih, Kairo, 1953.

Ali Yafie, Disiplin Ilmu Tradisional : Fiqh, Paramadina, Seri KKA. 06/thn.I, 1987.

Ali Ahmad An-Nadawy, Fiqh Muamalah Mu’ashirah Jamharah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah fil Mu’amalat al-Maliyah, . 3 Jilid.

Altar Gauhar, The Challange Of Islam, (Edisi Indonesia, Tantangan Islam, Terj. Anas Mahyuddin, Pustaka, BAndung, 1983.

Al-Amidi, AL-Ihkam Fi Usul al-Ahkam, Muhammad ‘Ali Subaih, Mesir, tt.

Amin, Muhammad, Ijtihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam, INIS, Jakarta, 1991.

Anis ’Ubadah, Muhammad, Tarikh al-Fiqh al-Islami, Dal al-Taba’ah al-Hadisah, Mesir, 1975.

Al-Badawi, Abdul Rahman, Mazahib al-Islamiyah, Dar al-‘Ilm al-Malayin, Beirut, tt.

Al-Dawalibi, Muhammad Ma’ruf, Al-Madkhal Ila ‘Ilm Usul al-Fiqh, Dar al-‘ilm al-Malayin, Mesir, 1965.

Al-Dihlawi, Syah Wali Allah, Hujjah Allah al-Baligah, I-darah al-Tiba’ah al-Muniriyah, Damaskus, 1352 H.

Faruq al-Nabhan, Muhammad, Al-Madkhal LI al-Tasyri’ al-Islami, Dar al-Qalam, Beirut, 1977.

Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad, Al-Mustasfa, Matba’ah al-Amiriyah, Mesir, 1324.

Hasan, Ahmad, The Doctrine Of Ijma’ In Islam, Terjemahan, Rahmani Astuti, Ijma’, Pustaka, Bandung, 1985.

Hasan, Ahmad, The Early Development Of Islamic Jurisprudence, Terj. Agah Barnadi, Pintu Ujtihad Sebelum Tertutup, Pustaka, Bandung, 1984.

Hasan, Husein Hamid, Al-Madkhal Li Dirasah Fi al-Fiqh al-Islami, Dar al-Nadhah al-‘Arabiyah, Kairo, tt.

Hasan, Husein Hamid, Nazriyah al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islami, Dar al-Nadhah al-‘Arabiyah, Mesir, 1971.

Hasbi AR., Perbandingan Mazhab, Naspar Jaya, Medan, 1985.

Ibnu al-Qayyim, Syamsuddin Muhammad Ibn Abi Bakr al-Jawziah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘An Rabb al-‘Alamin, Dar al-Jail, Beirut, 1977.

Ibrahim Muslim, Perkembangan Ilmu Fiqh Di Dunia Islam, Proyek PPS. PTA/ IAIN, Depag. RI., Jakarta, 1986.

Khallaf, Abdul Wahhab, Masadir al-Tasyri’ al-Islami Fi Ma La Nassa Fih, Dar al-Qalam, Kuwait, 1972.

Khallaf, Abdul Wahhab, ‘Ilm Usul al-Fiqh, Al-Majlis al-A’la al-Indonesia Li al-Da’wah al-Islamiyah, Jakarta, 1972.

Khallaf, Abdul Wahhab, Khulasah Tarikh al-Tasyri’ al-Islami, (Edisi Indonesia, Ikhtisar Sejarah Pembentukan Hukum Islam, Terj. Ali Imran, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1981.

Khatib, Hasan Ahmad, Al-Fiqh al-Muqaran, Dar al-aklif, Kairo, 1957.

Al-Khudari Bik, Tarikh al-Tasyri’ al-Islami, Maktabah Muhammad Bin Ahmad Bin Nabhan Wa Auladih, Surabaya, Indonesia, tt.

Al-Khan, Mustafa Said, Asar al-Ikhtilaf Fi al-Qawa’id al-Usuliyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha’, Muassasah al-Risalah, Mesir, tt.

Al-Madani, Muhammad, Mawatin al-Ijtihad Fi al-Syari’ah al-Islamiyah, Maktabah al-Manar, Kuwait, tt. (Edisi Indonesia, Ruang Lingkup Hukum Islam, Dalam Buku Dasar Pemikiran Hukum Islam, Terj. Husein Muhammad, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987.

M.Rawwas Qal’ah Jey, Al-Muamalamat al-Maliyah al-Mu’ashirah, Dam An-Naffas, Kuwait, 1999

Muhammad Abdul Mun’im Abu Zaid  dan Muhammad Abdul Sattar Nahwa Tahwiri Nizhamil Mudharabah fi al-Masharif al-Islamiyyah, Al-Muamalat fil Islam,

 Nazih Hammad, Al-‘Ukud al-Murakkabah fi Fiqh al-Islami, Damaskus 2005),

Mahmassani, Sobhi, Falsafah al-Tasyri’ al-Islami, Dar al-Kasysyaf, Mesir, 1956. (Edisi Indonesia, Falsafah Hukum Dalam Islam, Terj. Ahmad Sujono, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1981.

Noel J. Coulson, The History Of Islamic law, Edinburg, University Press, Inggris, 1964. (Edisi Indonesia, Hukum Islam Dalam Pespektif Sejarah, P3M, Jakarta, 1987).

Nuruddin, Amiur, Ijtihad Umar Ibn al-Khattab, Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam, Rajawali Press, Jakarta, 1991.

Al-Khudari Bik, Muhammad, Usul al-Fiqh, Dar al-Fikri, Beirut, 1969.

Qardawi, yusuf, ‘Awamil al-Sa’ah Wa al-Murunah Fi al-Syari’ah al-Islamiyah, (Edisi Indonesia, Keluasan Dan Keluesan Syari’at Islam, Terj. Rifyal Ka’bah, Minaret, Jakarta, 1988.

Qardawi, Yusuf, Al-Ijtihad Fi al-Syari’ah al-Islamiyah, Dar al-Qalam, Kuwait, (Edisi Indonesia, Ijtihad Dalam Syari’ah Islam, Terj. Ahmad Syatary, Bulan Bintang, Jakarta, 1987).

Qardawi, Yusuf, Al-Ijtihad Wa al-Tajdid Baina al-Dawabit al-Syari’ah Wa al-Hayat al-Mu’asarah, Majalah al-Ummah no. 45, Tahun IV, Ramadan 1404 H., (Edisi Indonesia, Pembaharuan Ijtihad, Dalam Dasar Pemikiran Hukum Islam, Terj. Husein Muhammad, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987.

Qardawi, Yusuf, Al-Syari’ah al-Islamiyah Khuluduha Wa Salahuha Li Tatbiq Li Kulli Zaman Wa Makan, (Edisi Indonesia, Syari’at Islam Ditantang Zaman, Posisi Dan Relevansi Hukum Islam Di Berbagai Tempat Dan Zaman, Pustaka Progressif, Surabaya, 1990).

Rahman, Fazlur, Islam And Modernity, Transformation Of An Intellectual Tradition, University Of Chicago, 1982, (Edisi Indonesia, Islam Dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual, Terj. Ahsin Muhammad, Pustaka, Bandung, 1985).

Rahman, Fazlur, Islamic Methodologi In History, Central Institue Of Islamic Research, Karachi, 1965, Membuka Pintu Ijtihad, Terj. Anas Mahyuddin, Pustaka, Bandung, 1983).

Rahman, Fazlur, Islam, Anchor Books, New York, 1968, (Edisi Indonesia, Islam, Terj. Ahsin Muhammad, Pustaka, Bandung, 1084).

Schacht, Joseph, An Introduction To Islamic Law, Oxford University, Press, London, 1979, (Edisi Indonesia, Pengantar Hukum Islam, Proyek PPS. PTA/ IAIN, Jakarta, 1986).

Al-Siddiqy, T.M. Hasbi, Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.

Al-Siddiqy, T.M. Hasbi, Falsafah Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1985.

Al-Siddiqy, T.M. Hasbi, Pengantar Hukum Islam, Jilid II, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.

Al-Siddiqy, T.M. Hasbi, Pengantar Ilmu Fiqh, Bulan Bintang, Jakarta, 1989.

Al-Siddiqy, T.M. Hasbi, Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman, Bulan Bintang, Jakarta, 1966.

Al-Subari, Zakaria, Masadir al-Ahkam al-Islami, Sahib Muhammad Abdul Rauf; Kairo, 1985.

Al-Suyuti, Jalaluddin, Al-Asybah Wa al-Nazair, Dar al-Fikri, Beirut, tt.

Al-Syafi’i, Abu Abdillah Muhammad Bin Idris, Al-Umm, Dar al-’Arabi, Kairo, Mesir, 1325 H.

Syaltut, Mahmud dan Muhammad Ali al-Sais, Muqaranah al-Mazahib Fi al-Fiqh, Matba’ah Muhammad Ali Subaih, Kairo, 1953.

Syarifuddin, Amir, Aktualisasi Fiqh Mu’amalah di Indonesia, Dalam Miqat, Balai Penelitian IAIN SU, Thn.XVI, Mei – Juni, Medan, 1990.

Al-Syaukani, Muhammad Bin ‘Ali Bin Muhammad, Irsyad al-Fuhul, Dar al-Fikri, Beirut, tt.

Yafie, Ali, Disiplin Ilmu Tradisional : Fiqh, Paramadina, Seri KKA. No. 06/ Thn.I, 1987.

Yasir Nasution, M., Aktualisasi Fiqh Mu’amalah Di Indonesia, Dalam Miqat, Balai Penelitian IAIN SU, Thn.XVI, Mei – Juni, Medan, 1990.

Yusuf Musa, Muhammad, Al-Ijtihad Wa Ma Hajatuna Ilaih, Dar al-Kutub al-Hadisah, Kairo, tt.

Yusuf Musa, Muhammad, Al-Madkhal Li Dirasah al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikri al-‘Arabi, Beirut, tt.

Yusuf Musa, Muhammad, Tarikh al-Fiqh al-Islami, Dar al-Kutub al-Qurtubi, Mesir, 1958.

Wahbah Az-Zuhayly, Fiqh Muamalah Maliyah al-Mu’ashirah, Dar al –Fikri, Beirut, 2006

Zaidan, Abdul karim, AL-Madkhal Li Dirasah al-Tasyri’ al-Islami, Maktabah al-Quds, Bagdad, tt.

Zaki Yamani, Ahmad, Al-Syari’ah al-Khalidah Wa Musykilat al-‘Asr, (Edisi Indonesia, Syari’at Islam Yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini, Terj. Mahyuddin Syaf, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1986.


Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s