KEMISKINAN DI ZAMRUD KHATULISTIWA


 

KEMISKINAN DI ZAMRUD KHATULISTIWA

Oleh : Agustianto

Pendidikan Program Doktor Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2004

 

Sesungguhnya, Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang kaya raya, makanya tak aneh bila Indonesia dijuluki sebagai zamrud khatulistiwa. Potensi kekayaan alam Indonesia antara lain, kekayaan hutan, perkebunan, kelautan, BBM, emas dan barang-barang tambang lainnya.

Menurut catatan Indonesia memiliki 60 ladang minyak (basins), 38 di antaranya telah dieksplorasi, dengan cadangan sekitar 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas. Kapasitas produksinya hingga tahun 2000 baru sekitar 0,48 miliar barrel minyak dan 2,26 triliun TCF. Ini menunjukkan bahwa volume dan kapasitas BBM sebenarnya cukup besar dan  sangat mampu mencukupi kebutuhan rakyat di dalam negeri (Sumber Data ; Walhi, 2004)

Salah satu ladang minyak Indonesia yang sangat potensial adalah  Blok Cepu.  Secara bisnis potensi minyak Blok Cepu sangat menggiurkan. Setiap harinya, ladang minyak Blok Cepu ini  bisa menghasilkan sekitar sekitar 200.000 barel perhari. Jumlah itu dengan asumsi  harga minyak US$60 perbarel, maka dalam sebulan bisa menghasilkan dana Rp 3,6  triliun atau Rp 43, 2 trilun setahun.

Demikian besarnya potensi minyak Indonesia,  yang seyogianya bisa memakmurkan rakyat, namun kenyataan menunjukkan sebaliknya, di mana kemiskinan dan penderitaan semakin mendera rakyat banyak. Inilah sebuah ironi dan keadaan tragis bangsa kita. Yang paling ironi lagi adalah bahwa yang paling diuntungkan dalam pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi minyak tersebut adalah para perusahaan asing

Sementara masyarakat di wilayah  yang kaya minyak tetap  miskin. Sebagai illustrasi,  jumlah penduduk miskin di Kaltim naik 2,8 persen pada tahun 2001 dibandingkan tahun 1999 (data BKKBN). Dari total 2,7 juta populasi Kaltim 12% di antaranya adalah penduduk miskin merata di 13 kota dan kabupaten. Juara miskinnya adalah Kutai Kertanegara (17% dari total populasinya).

Proyek Exxon di Aceh dan Freeport di Papua, juga menjadi contoh betapa rakyat sekitarnya masih berada dalam kemiskinan. Padahal kekayaan tambangnya terus dikuras habis-habisan. Namun rakyat lebih banyak diam, karena bingung tak tau harus berbuat apa. Meskipun mereka memiliki wakil di DPR, suara mereka tak pernah terwakili. Rakyat  sering tak mampu menyampaikan keresahannya kepada para pejabat. Mereka lebih  banyak bersabar dan sering menyaksikan kemewahan hidup orang asing yang mengambil minyak dan kekayaan di wilayahnya. Mereka hanya lebih banyak bersikap sabar. Namun, jika kesabaran mulai habis, maka yang muncul adalah kejengkelan yang hal ini mudah menyulut  gejolak sosial.

Begitulah, kemiskinan memang sering terdapat di wilayah pengurasan migas yang dikelola oleh perusahaan transnasional (yang menangguk laba jutaan dollar AS): Perlu diketahui, perusahaan asing yang mendominasi sumur minyak Indonesia saat ini mencapai 71 perusahaan, sedangkan yang sudah mendapat izin total 105 perusahaan (Sumber Departemen ESDM). Di   Nangroe Aceh Darussalam (NAD) terdapat  9 perusahaan; Riau ada 21 perusahaan; Sumatera Selatan sebanyak 22 perusahaan;  Babelan Bekasi-Jawa Barat dan Jawa Timur sebanyak 13 perusahaan; Kalimantan Timur, 19 perusahan migas.

Berdasarkan data dari Walhi, saat ini penguasaan minyak bumi Indonesia hampir 90 % dikuasai asing. Realita ini sangat kontras dengan isi pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Pasal itu seolah telah diganti, bahwa kekayaan alam yang ada di negeri Indonesia ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran pemilik modal, investor asing,  atau tengkulak yang sudah keterlaluan mengkhianati rakyat.

Inilah ironi bangsa kita, mereka menderita kelaparan di lumbung padi. Kita adalah negara kaya raya, tetapi menjadi miskin karena kepicikan dan ketololan serta keserakahan bangsa kita sendiri.(baca pejabat kita sendiri). Mereka enak saja menyerahkan emas hitam tersebut ke tangan asing.

Di tengah kemiskinan rakyat  akibat naiknya BBM, Blok Cepu sebagai ladang minyak Indonesia yang  potensial itu, justru diobral murah kepada perusahaan Amerika Serikat, Exxon Mobil. Keputusan pemerintah memperpanjang kontrak  dengan Exxon untuk Blok Cepu  selama 20 tahun sampai  tahun 2030 sebenarnya sangat memprihatinkan, karena memperpanjang kontrak tersebut sama artinya  dengan menggadaikan Republik ini selama 20 tahun ke depan.

Selain fenomena tragis tersebut, di Pertamina sendiri sebagai BUMN, praktek korupsi belum bisa ditangani secara tuntas. Pendapatan negara dari migas tersebut cendrung dikelola secara terutup dan para pejabat Pertamina cendrung hidup mewah di tengah merebaknya kemiskinan dan penderitaan rakyat. Menurut audit PWC 1999   negara telah kehilangan jutaan dollar AS antara bulan April 1996 – Maret 1998, akibat kerugian yang dialami Pertamina karena praktek korupsi dan inefisiensi. Kasus penyeludupan minyak lewat pipa di bawah laut merupakan realita yang menyakiti hati rakyat. Di tengah kelangkaan dan tingginya harga BBM, malah oknum Pertamina melakukan penyeludupan BBM.

Sedikitnya ada 156 kasus (yang sudah didaftar di Kejagung) tentang salah-urusnya pengelolaan energi kita. Ilustrasinya:

–        Krisis gas di Aceh: Potensi kerugian negara min. Rp 31,8 miliar/tahun dari pembayaran deviden PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) saja.

–        Kasus tukar-produk gas & minyak antara ConocoPhilips dan PT Caltex Pacific Indonesia (CPI): Potensi kerugian negara US$ 36 juta/bulan karena setiap hasil penjualan minyak mentah yang seharusnya masuk ke kas negara oleh CPI ditukar dengan gas milik ConocoPhilips.

–        Kasus penjualan 2 tanker raksasa: Pertamina pasti rugi, karena laba penjualan sebuah tanker raksasa (US$ 95 juta) akan habis jika menyewa selama 10 tahun, padahal umur ekonomis tanker baru hanya 25 tahun.(Sumber Walhi, 2004)

 

Dengan naiknya harga BBM secara hebat, yakni  130 % pada bulan oktober yang didahului kenaikan 30 % pada bulan Maret, maka tingkat kemiskinan rakyat makin tinggi. Tak ayal lagi rakyat makin menderita dan sengsara, karena kenaikan BBM pasti diikuti harga-harga kebutuhan pokok. Dana kompensasi tak berarti apa-apa bagi rakyat miskin, karena dana yang diterima jauh  mencukupi biaya kebutuhan mereka yang melonjak.  Karena beratnya biaya akibat kenaikan harga BBM, maka banyak rakyat yang stress.   Tak tergambarkan betapa menderitanya rakyat akibat naiknya harga BBM tersebut. Rakyat menjadi korban akibat salah urusnya sumberdaya energi kita yang kaya-raya ditambah praktek KKN yang demikian menggurita di sektor ini.

 

Penutup

Untuk keluar dari kemelut BBM yang senantiasa mendera bangsa kita, banyak langkah, strategi dan kebijakan politik berani yang harus diambil, Pertama,  memberantas KKN dan inefisiensi di tubuh Pertamina secara serius. Kedua, membatasi kekuasaan para perusahaan raksasa (modal swasta asing, modal negara asing & swasta dalam negeri). Energi (BBM), sebagai salah satu hajat hidup rakyat tidak boleh dijual (diserahkan kepada pihak asing atau swasta. Sabda Nabi Saw, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput gembalaan, dan api. (HR Ibn Majah).

Karena itu, negaralah yang  harus mengelola sumberdaya energi. Jika di BUMN tersebut, banyak praktek korupsi dan inefisiensi, maka  pengelolaannya jangan diserahkan kepada asing, tetapi KKNnya yang diberantas secara sungguh-sungguh.Jika ada tikus-tikus di lumbung padi,  jangan lumbung padinya yang dibakar, tapi tikusnya yang diusir dan dihilangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–        Belitan utang à posisi tawar lemah à Mengemas diri agar populer di mata rakyat & jadi anak baik di mata modal asing à Takut investasi pengembangan teknologi asli à sibuk mengimpor teknologi sampah

–        Mentalitas & sistem yang mengidap penyakit korupsi khronik à semua sapu pembersih tak ada yang bebas korupsi.

•         Mempertanyakan keberanian pemegang kewenangan negara mengambil & mewujudkan tanggungjawabnya untuk,

–        Sungguh-sungguh memberantas korupsi (tidak sebanding dengan kesungguhan aparat memberantas becak dari muka bumi Jakarta)

•         Keadaan sudah gawat. Keselamatan & kesejahteraan rakyat, serta kondisi lingkungan hidupnya diperhadapkan dengan kepentingan raksasa usaha produksi energi yang mengkapling 66 juta ha atau lebih dari 35% dari total wilayah daratan Indonesia.

 

 

 

•         Bukti kasat adalah PROPENAS tahun 2000 – 2004 lewat UU No 25/ 2000 sebagai hasil utang yang menggadaikan kedaulatan (sovereign debt):

–        US$ 260 dari IMF & World Bank

–        US$ 5 milyar 3 tahun berikutnya oleh IMF

Imbalannya? Agenda privatisasi dan restrukturisasi sektor tambang dan energi!

•         Negara harus mengambil tanggung jawab untuk memulihkan penguasaan kawasan hidup sekaligus pengelolaan tanah & kekayaan alamnya kepada rakyat yang telah dikorbankan.

•         Mungkinkah? Masalahnya, banyak politisi & birokrat yang lebih bangga menjadi “warga pasar” daripada menjadi warganegara Indonesia, yang tak henti-hentinya mempromosikannya lewat kebijakan publik.

•         Selain itu, para “warga pasar” tidak akan berani melepas kewargaannya & kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi karena takut disabotase oleh para operator & makelar modal-modal raksasa.

 

 

 

Menjadi bangsa kuli

Oleh karena kekayaan negara kita banyak dikuasai asing, maka wajarlah jika Amin Rais kembali mengingatkan bahwa kita akan terjerumsu menjadi bangsa kuli. Mental inlander, dst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INISIATIF DAN AKSI YANG DIPERLUKAN DALAM SINERGI AKADEMISI DAN PRAKTISI EKONOMI ISLAM

 

OLEH : A. RIAWAN AMIN

 

RESUME

 

Dari berbagai catatan, setidaknya selama krisis regional dan ekonomi nasional, dunia perbankan nasional mengalami 5 (lima) masalah sbb :

 

  1. Negative Spread
  2. Likuiditas
  3. Net Open Position (NOP)
  4. Net Performing Loan (NPL)
  5. Permodalan (capital)

 

Pada awal operasinya, Bank Muamalat Indonesia (BMI)belum mendapat perhatian optimum dalam industri perbankan nasional. Landasan hukum opersainya sebagai bank syariah hanya dikatagorikan sebagai “bank dengan system bagi hasil” sebagaimana tercermin dalam UU No. 7/1992 yang meletakkan pembahasan  perbankan bagi hasil hanya sepintas. Namun BMI berhasil lolos dari ujian krisis  ekonomi 1997-1998, yaitu bank dengan katagori A (CAR > 4%). Hal ini terjadi kaena beberapa hal :

 

  1. Beroperasi dengan prinsip syariah bagi hasil, tidak beroperasi atas dasar bunga
  2. tidak mengalami negative spread
  3. tidak melakukan sp[ekulasi mata uang (gharar)

 

Pengembangan perbankan syariah selama ini masih mengalami beberapa kendala :

  1. Sedikitnya Penganut Pemikiran (Scholar) maupun praktisi ekonomi dan erbankan syariah, baik di kalangan akademisi maupun pengambil keputusan (pemerintah)
  2. Permodalan yang masih kecil dan sumbernya terbatas
  3. Jaringan kantor bank syariah dan pangsa pasar yang masih terbatas
  4. Pemahaman masyarakat dan sosialisasi yang belum tepat mengenai produk, jasa dan kegiatan operasional bank syariah
  5. SDM Profesional sangat terbatas
  6. Belum konsisten antara pemahaman dengan pilihan perbankan syariah di kalangan masyarakat
  7. Ketentuan peraturan dan perundangan yang belum lengkap dan efektif
  8. Persaingan promosi dengan perbankan konvensional

 

Untuk memajukan ekonomi islam maka dibutuhkan kerjasama sinergis antara para praktisi dan akademisi termasuk pemerintah.

 

Dari sisi perbankan, inisiatif mendasar perlu segera dilakukan yaitu :

  1. Meningkatkan permodalan
  2. Meningkatkan jaringan pelayanan
  3. meningkatkan kapasitas SDM
  4. Memperkuat Budaya Perusahaan
  5. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Informasi (SDI)
  6. Meningkatkan benefit produk dan jasa layanan
  7. Mengembangkan system dan prosedur yang memudahkan pasar/nasabah
  8. Meningkatkan pangsa pembiayaan, pendanaan, maupun jasa lainnya
  9. Memperkuat produk dan jasa berbasis teknologi
  10. Membuka aliansi regional

 

Dari sisi Pemerintah, perlu menempuh beberapa langkah yang pro ekonomi dan perbankan syariah :

  1. Memberikan kemudahan pengembangan jaringan pelayanan
  2. Mengupayakan peningkatan modal dan kemudahan memperoleh modal bagi bank syariah
  3. Melengkapi Kerangka Hukum dan penyempurnaan ketentuan perbankan syariah
  4. Melengkapi Institusi pendukung yang lebih efektif
  5. Membentuk/mengoptimalkan Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)

 

Dari sisi Akademisi, upaya yang perlu dilakukan adalah :

  1. Mengidentifikasi pemikiran, teori, filsafat, serta kajian praktis di lapangan
  2. Tidak hanya sebagai pengamat saja (watchisme), akan tetapi terlibat sebagai pemikir dan penganut sekaligus (sisi praxis) sehingga dapat memberikan solusi praktis
  3. Melakukan kajian kurikulum pendidikan ekonomi di perguruan-perguruan tinggi sehingga memberi tempat bagi lahirnya solusi ekonomi nasional baru, ekonomi ilahiah

 

 

 

 

 

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s