Agustianto On Republika|Menggarap Potensi Rp 2.000 Triliun

Oleh Nur Aini

JAKARTA – Bank syariah dinilai harus lebih banyak mengembangkan produk pembiayaan untuk usaha mikroproduktif. Akan tetapi, produk tersebut masih harus menyesuaikan dengan kondisi umat.

Belum semua usaha mikro sudah memenuhi syarat pembiayaan bank, seperti memiliki laporan keuangan dan agunan (bankable). Kondisi inilah yang perlu diperhatikan bank syariah dalam penyaluran pembiayaan ke usaha mikro. Selain itu, margin pembiayaan yang sesuai dengan kondisi usaha mikro harus menjadi salah satu poin pertimbangan bank syariah.

Pengamat ekonomi syariah Agustianto melihat, sejumlah bank syariah sudah memperbesar portofolio pembiayaan ke usaha mikro. Akan tetapi, belum semua bank syariah berani berbisnis ke sektor tersebut. “Pembiayaan bank syariah itu sejatinya harus ke mikro agar bermanfaat untuk kemaslahatan umat,” ujar Agustianto, Rabu (11/1).

Berbisnis di usaha mikro, kata dia, memiliki potensi yang sangat besar. Dia menghitung sedikitnya ada potensi pembiayaan Rp 2.000 triliun di usaha mikro yang bisa digarap bank syariah. Potensi mikro ini pun telah menarik bank asing yang menawarkan produk pembiayaan menarik, seperti kredit tanpa agunan (KTA).

Ia menambahkan, pembiayaan ke sektor mikro bagi bank syariah dinilai tak sulit. Bank syariah dapat menyalurkan pembiayaannya melalui lembaga keuangan mikro, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, ataupun baitulmal wa tamwil (BMT). Kerja sama ini dinilai akan lebih menumbuhkan sektor pembiayaan mikro lembaga keuangan syariah.

Margin pembiayaan mikro selanjutnya perlu menjadi perhatian bank syariah. “Pembiayaan perlu perhatikan realita umat, perhatikan kemampuan pengusaha kecil itu,” ujarnya. Agustianto yang juga menjadi ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) itu berpendapat, dengan margin dua sampai 2,5 persen per bulan, BPRS atau BMT masih tetap dapat masuk ke sektor mikro.

Pengembangan produk pembiayaan mikro dapat juga dilakukan dengan produk gadai emas. Akan tetapi, bisnis gadai emas harus dipastikan tidak dipakai untuk spekulasi. Caranya, bank syariah harus membatasi pengulangan gadai dan mengetahui tujuan gadai emas oleh nasabah.

Gadai emas di bank syariah dapat membiayai kebutuhan konsumtif masyarakat. Namun, pembiayaan gadai akan lebih bermanfaat bagi umat jika dipergunakan untuk pengembangan usaha produktif. Ketika pembiayaan itu diperuntukkan guna usaha produktif, model gadai emas dapat mengarah ke bentuknya yang ideal.

Model gadai emas yang ideal, menurut Agustianto, dapat dilakukan dengan menjadikan emas sebagai instrumen tabungan dan hedging (lindung nilai). Dengan adanya tabungan dan pendapatan dari pembiayaan usaha produktif, gadai emas akan menghindarkan spekulasi sekaligus bermanfaat bagi umat.

Arah bisnis bank syariah ke sektor mikro sebelumnya juga menjadi anjuran Bank Indonesia (BI). Berdasarkan catatan BI, kegiatan usaha perbankan syariah selama ini masih difokuskan pada pembiayaan segmen jasa dan konsumsi yang porsinya mencapai 72 persen. BI menargetkan, porsi tersebut dapat diturunkan pada tahun ini.

Ditargetkan, porsi pembiayaan ke sektor ekonomi produktif bisa mencapai 70 persen. Sementara, pembiayaan ke sektor konsumen dan jasa ditekan hingga 30 persen. “Kita akan dorong intermediasi ke sektor ekonomi produktif ini,” kata Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah baru-baru ini.

Salah satu produk yang akan didorong BI untuk pembiayaan produktif dari bank syariah adalah pembiayaan kredit tanpa agunan (KTA). Menurut Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI Mulya Effendi Siregar, pembiayaan tanpa agunan di bank syariah berbeda dengan KTA di bank konvensional. Jika KTA bank konvensional diberikan untuk pembiayaan konsumen, maka bank syariah akan diarahkan ke usaha mikro produktif.

Plafon pembiayaan tanpa agunan di bank syariah akan dibatasi. Akad pembiayaan itu dapat memakai murabahah atau mudharabah. “Kalau untuk modal kerja bisa pakai mudharabah, kalau untuk kebutuhan barang bisa pakai murabahah,” terang Mulya.

Untuk mendukung produk di bank syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) akan membahas sejumlah fatwa baru, yakni profit equalization reserve (PER) dan hedging (lindung nilai). Pembahasan itu akan diintensifkan tahun ini dengan BI dan IAEI.

Menurut Ketua DSN-MUI Ma’ruf Amin, PER dan hedging telah masuk agenda DSN tahun ini lantaran melihat kebutuhan pengembangan produk di bank syariah. PER dinilai penting untuk membuat imbal hasil di bank syariah tetap menarik bagi nasabah. ed: irwan kelana

http://koran.republika.co.id/koran/0/151973/Menggarap_Potensi_Rp_2_000_Triliun

http://koran.republika.co.id/koran/0/151973/Menggarap_Potensi_Rp_2_000_Triliun

Diposting oleh Riris Agustya

Wawancara Agustianto Mingka di Republika ( Gadai Emas Harus ke Sektor Riil )

Kamis, 05 Januari 2012 pukul 11:08:00

Oleh Nur Aini

 Aturan yang dibuat Bank Indonesia harus terperinci.

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dinilai harus mengarahkan gadai emas di bank syariah untuk pembiayaan sektor riil. Dengan begitu, gadai emas akan terhindar dari kegiatan spekulasi. Sebelumnya, BI berencana mengeluarkan aturan terkait transaksi gadai emas di bank syariah. Aturan itu akan memuat sejumlah instrumen yang terkait dalam transaksi gadai emas, seperti nilai gadai (finance to value /FTV) hingga plafon pembiayaan per nasabah. “Dalam aturan itulah, gadai emas semestinya diarahkan ke semangat pembiayaan sektor riil,” ujar Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Agustianto, Rabu (4/1).

Arah pembiayaan gadai emas tersebut, menurut dia, sesuai dengan semangat pertama kemunculan transaksi gadai (rahn). Gadai muncul karena ada transaksi dagang yang tidak tunai sehingga perlu ada jaminan. Akan tetapi, kemudian praktik gadai, terutama dengan jaminan emas, mengarah ke spekulasi.

Transaksi gadai emas bahkan telah sampai pada praktik perdagangan tidak riil. “Barang belum diterima, tapi sudah digadaikan lagi,” terang Agustianto. Karena itu, dia menilai, imbauan BI untuk membatasi transaksi gadai emas harus didukung bank syariah.

Menurut Agustianto, BI harus membatasi porsi pembiayaan gadai emas yang digunakan di luar sektor riil. Sementara, pembiayaan gadai emas untuk sektor riil tak perlu dibatasi. “Kalau produk pembiayaan dengan emas tidak untuk sektor riil perlu dibatasi maksimal 10 persen (dari portofolio pembiayaan),” ujar dia.

Untuk memastikan pembiayaan gadai emas ke sektor riil, bank syariah perlu menganalisis nasabah. Transaksi gadai emas nasabah yang kedua harus dipastikan untuk membiayai usaha. “Kalau gadai yang pertama masih dimungkinkan untuk keperluan lain, tapi yang kedua harus ditujukan untuk sektor riil,” ujarnya.

Agustianto menambahkan, aturan yang dibuat BI untuk gadai emas di bank syariah juga harus detail. BI perlu mengatur FTV emas. Persentase FTV hingga 80 persen dinilai masih aman bagi bank syariah.

Pengaturan gadai emas tersebut, ujar dia, perlu untuk mendorong penguatan manajemen risiko di bank syariah. Hal itu diperlukan untuk mengantisipasi fluktuasi harga emas di pasar. “FTV hingga 80 persen itu titik netral karena dalam sejarahnya penurunan harga emas hingga 20 persen terjadi hanya sementara dan jarang terjadi,” terangnya.

Kepala Biro Penelitian, Pengembangan, dan Pengaturan Perbankan Syariah BI, Tirta Segara, sebelumnya mengatakan, aturan gadai emas yang digodok BI akan memuat FTV. Besaran nilai gadai emas hingga saat ini masih ditetapkan masing-masing bank. Sehingga, FTV gadai emas bervariasi mulai dari 70-90 persen.

Selain FTV, BI akan menetapkan plafon pembiayaan gadai. Menurut Tirta, pihaknya tengah menghitung statistik kebutuhan masyarakat. “Untuk plafon ini, kita harus lihat statistik. Berapa kebutuhan masyarakat yang mendesak itu, misalnya kalau untuk ke rumah sakit berapa,” terangnya.

Aturan gadai emas tersebut, lanjut dia, akan menegaskan lagi keberadaan barang gadai. Dengan begitu, gadai emas tidak dapat dilaksanakan jika barang yang digadaikan belum riil. “Kalau namanya gadai, nasabah harus punya barang dulu. Jangan sampai belum punya, tapi sudah dibilang gadai,” ujar dia.  ed: firkah fansuri

Diposting oleh Riris Agustya

Iqtishod Consulting On Sharing Magz

Iqtishod Consulting: “Memberikan Wawasan Luas tentang Fiqih Perbankan dan Poduk”

Baru berdiri sejak 2009, namun kiprah lembaga training perbankan dan keuangan Islam ini bisa dibilang sangat kencang. Hanya dalam waktu kurang dari satu setengah tahun, Iqtishod sudah berhasil melakukan training perbankan Islam sebanyak 23 angkatan dengan alumni telah mencapai sekitar 600 orang!

Iqtishod Consulting berdiri dengan idelisme untuk memperbaiki persoalan SDM syariah di Tanah Air. Karena bukan rahasia lagi, realitas konsidi SDM perbankan syariah di Indonesia secara umum kompetensi syariahnya masih rendah, termasuk daya inovasi SDM yang juga masih rendah.

“Kehadiran Iqtishod bertujuan untuk menciptakan SDM yang memahami praktek dan produk perbankan syraiah secara mendalam dan berwawasan syariah yang luas”, kata Agustianto Founder dan sekaligus trainer Iqtishod.

Selain itu, keberadaan Iqtishod adalah guna mengantisipasi perkembangan perbankan dan keuangan syariah yang bergerak dengan cepat, baik di panggung internasional maupun nasional.

Produk-produk inovatif bermunculan secara revolutif. Desain-desain kontrak multi-akad (hybrid) menjadi tak terhindarkan, yang terkadang membuat produk perbankan dan keuangan syariah di Indonesia menjadi ketinggalan. Fatwa-fatwa baru tentang ekonomi syariah pun terus bermunculan.

“Para praktisi perbankan dan keuangan syariah serta pakar ekonom Islam harus memahami dengan baik perkembangan mutakhir tentang inovasi produk perbankan dan keuangan syariah dan memahami fatwa-fatwa muamalah kontemporer baik di kancah internasional maupun nasional. Untuk itulah training dan workshop kami gelar,” kata Agustianto.

Benchmark Kurikulum Internasional

Training Iqtishod ini sendiri punya misi untuk meningkatkan kompetensi SDM secara signifikam. Menurut Agustianto, pihaknya berusaha untuk tidak saja memberikan skills dan knowledge tentang produk perbankan syariah, tetapi juga memberikan metode dan skim yang inovatif yang dapat diterapkan perbankan syariah untuk mengembangkan industrinya sehingga bisa bersaing dengan konvensional.

Untuk mendukung misi itu, maka benchmark  kurikulum Iqtishod sengaja dirancang dan diciptkan sendiri, dengan umumnya mengacu kepada praktek diberbagai negara di dunia (umumnya Timur Tengah, Mesir bahkan Pakistan dan Iran) dan merujuk kepada ratusan buku-buku perbankan syariah dan fikih mumalah kontemporer yang benar-benar terkini yang berasal dari luar negeri, baik mesir maupun timur tengah. Sementara itu, jenis-jenis pelatihan yang ditawarkan Iqtishod Consulting ini sangat beragam, antara lain Training dan Workshop Aplikasi Fikih Perbankan Syariah level Intermediate, ada pula Training Fikih Muamalah Advance on Islamic Banking untuk pengembangan produk-produk baru perbankan syriah. Selain itu, iqtishod juga menawarkan training-training khusus berdasarkan topic tertentu, misalnya: taining aplikasi hybrid Contract di Bank Syariah, training khusus musyrakah mutanaqishah (MMQ).

Ada pula training khusus bagi notaries, training khusus untuk multifinance, serta training dan workshop khusus untuk Dosen Ekonomi Islam yang telah lama menjadi dosen, tapi perlu upgrading, baik dosen pascasarjana maupun dosen SI Ekonomi Islam.

Menurut Agustianto, kelebihan dari training & workshop Iqtishod yang membedakan dari lembaga training perbankan lainnya, antara lain , karena Iqtishod berusaha memberikan wawasan yang luas tentang fikih perbankan dan produk-produk.

Kemudian materi pelatihan yang disajikan komprehensif dari segi keilmuan syariah, karena yang diajarkan bukan saja fikih terapkan, tetapi juga pendekatan yang komprehensif dengan Ushul Fiqh, Tarikh Tasyrif, maqashid syariah, tafsir dan ulumul hadist. “Dengan mengikuti training ini diharapkan praktisi perbankan syariah dapat akan memiliki wawasan yang luas tentang produk-produk perbankan syariah dan akan inovatif mengkreasi berbagai produk baru,” janji Agus.

Karena itu, kompetensi yang diharapkan dari lulusan training Iqtishod ini, menurut Agustianto adalah: yaitu mampu menerapkan produk yang berdasarkan syariah (fikih), serta mampu menerapkan produk-produk baru berbasis syariah. sementara bagi notaris perbankan syariah mampu menyusun draft kontrak yang sesuai dengan syariah.

Iqtishod Consulting sendiri sejauh ini sudah menggelar 23 angkatan training dan workshop Aplikasi Fikih dan Perbankan dan keuangan, baik level intermediate maupun level advace. Level  intermediate mengajarkan pendalaman produk yang sudah dijalankan perbankan syariah.. sedangkan level advance selain memberikan metodologi inovasi produk, pendekatan filosofis syraiah, juga mengajarkan produk-produk baru yang belum diterapkan di Perbankan Syariah. YS

Sumber: SHARING Magazine|Inspirator Ekonomi dan Bisnis Syariah Edisi 54

Diposting oleh Riris Agustya

Agustianto Mingka Events

Agustianto (Anggota DSN-MUI)sedang menyampaikan materi Good Governanca Bisnis Syariah pd acara Silaturrahim Bulanan Tokoh Ekonomi Syariah di Hotel Sofyan,Jakarta pusat

Scedules Of Agustianto Mingka Include: Seminars, Workshops, Lectures and Training.

1. Tgl. 11-12 November memberi Training dan Workshop Fikih Muamalah Advance on Islamic Banking and Finance, Angkatan 31, di Kantor MES Pusat, Jkrta

2. Tgl 15 November ke Surabaya, memberi Training Pegadaian Syariah bagi kepala cabang, dan officer Pegadaian se-Indonesia, di Pusdilat Pedagaian.

3. Tgl 16 November 2011 ke Serang, Banten, menyampaikan Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Muamalah menghadapi  Era Global, di IAIN SMN Banten, Serang (Pagi-siang)

4. Tgl.16 November (Rabu malam) give  a lecture on Ushul Fiqh at Islamic Business and Finance of Paramadina University  at Graduate School Program, SCBD, Sudirman, Jakarta (Energy Tower Building)

5. Tgl, 17-18 November Training dan Workshop Fikih Muamalah on Islamic Baking and Finance oleh ASBANDA (Assosiasi Bank Pembangunan Daerah), di Gedung MT.Haryono, Jakarta.

6. Tgl, 17 November (malam) memberi kuliah Ushul Fiqh Keuangan di Program S2 Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti, di Medga Kuningan, Jakarta

7. Tgl 18-19 November memberi Training Aplikasi Fikih Muamalah Perbankan di Bank BPD Sulselbar, di Makasar.

8. Tgl 19 November memberi Kuliah Ushul Fiqh Keuangan di Program S2 Ekonomi Keuangan Islam, Universitas Indonesia

9. Tgl 19 November (malam) memberi Kuliah Ushul Fiqh Keuangan di Program S2 Magister Ekonomi Islam, Universitas Az-Zahra

10. Tgl 21 Nov 2011 memberi Training Aplikasi Fikih Muamalah Pegadaian Syariah bagi Kepala Cabang dan Officer Pegadaian Syariah se-Indonesia, di Surabaya.

11. Tgl 22 Nov 2011, menyampaikan materi ceramah, diskusi dan dialog dengan para Ustaz pengelola BMT di Jawa Timur, BMT Sidogiri,

12. Tgl.22 November (Selasa malam) give  a lecture on Ushul Fiqh at Islamic Business and Finance of Paramadina University  at Graduate School Program, SCBD, Sudirman, Jakarta (Energy Tower Building)

13. Tgl, 23 November (rabu malam) memberi kuliah Ushul Fiqh Keuangan di Program S2 Magister Ekonomi Islam Univ.Az-Zahra.

14. Tgl.24 November ke Jambi, mengisi SEminar dalam rangka Temu Ilmiah Regional FoSSEI di Universitas Jambi (Batal)

15. Tgl.24 November memberi kuliah  Ushul Fiqh Keuangan di Program S2 Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti, di Mega Kuningan, Jakarta

16. Tgl 25 November 2011 di Hotel Sofyan, sbg pembicara Good Governance Syariah , di Hotel Sofyan, dalam event Silaturrahim dan Diskusi Tokoh dan Pegiat Ekonomi Syariah dan sbg pembedah Peluncuran Buku Terjemah Ekonomi Islam.

17.Tgl 26 Novemver Workshop Sehari Aplikasi Hybrid Contract pd Produk Perbankan Syariah, kerjasama ASBISINDO dan Iqtishad di Kemang, Jaksel, Ada Special Session bersama Dr.A.Riawan Amin (Ketua UMum ASBISINDO)

18. Tgl 26 November 2011, give  a lecture on Ushul Fiqh di Program S2 Ekonomi dan Keuangan Islam, PSTTI Universitas Indonesia.

19. Tgl 26 November 2011, give  a lecture on Ushul Fiqh di Program S2 Ekonomi Islam Az-Zahra.

20. Tgl.28 November (Senin malam) give  a lecture on Ushul Fiqh at Islamic Business and Finance of Paramadina University  at Graduate School Program, SCBD, Sudirman, Jakarta (Energy Tower Building)

21. Tgl.30 November sd 1 Desember ke Medan, memberi seminar, dan mengisi Training.

22. Tgl, 1 Desember 2011 (malam) memberi kuliah Ushul Fiqh Keuangan di Program S2 Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti, di Medga Kuningan, Jakarta

23. Tgl. 2 Desember mengisi acara Dilog Ekonomi Syariah di Istora Senayan, dalam rangka Indonesia Book Fair.

24. Tgl  3 Desember 2011, give  a lecture on Ushul Fiqh fil muamalah  di Program S2 Ekonomi dan Keuangan Islam, PSTTI, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat.

25. Tgl  4-7 Desember 2011 (4 hari),  Annual Meeting Dewan pengawas Syariah Syariah Nasional di8 Hotel Mercure Ancol.

26. Tgl. 7 Desember 2011 memberi materi Workshop Fikih Muamalah Perbankan di Bank BII Syariah Pusat, Jl Thamrin, Jakpus

27. Tgl.6 Desember (Selasa malam) give  a lecture on Ushul Fiqh at Islamic Business and Finance of Paramadina University  at Graduate School Program, SCBD, Sudirman, Jakarta (Energy Tower Building)

28. Tgl, 7 Desember 2011 (Rabu malam) memberi kuliah Ushul Fiqh Keuangan di Program S2 Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti, di Medga Kuningan, Jakarta

29. Tgl.8 Desember ke Wonosobo, Jawa Tengah, menyampaikan Materi Inovasi Produk BMT di BMT Tamziz.

30. Tgl 10 Desember 2011 memberi kuliah Ushul Fiqh fil Muamalah di S2 Ekonomi Keuangan Syariah Universitas Indonesia.

31. 14 Desember 2011 memberi materi Workshop Fikih Muamalah Perbankan di Bank BII Syariah Pusat, Jl Thamrin, Jakpus

32. Tgl.13 Desember  (Selasa malam) give  a lecture on Ushul Fiqh at Islamic Business and Finance of Paramadina University  at Graduate School Program, SCBD, Sudirman, Jakarta (Energy Tower Building)

33. Tgl 15-16 Desember 2011 acara Forum Riset Perbankan Syariah di Unpad, Bandung

34. Tgl 17 Desember 2011, MUNAS MES

35. Tanggal, 15 Desember 2011 (malam) memberi kuliah Ushul Fiqh Keuangan di Program S2 Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti, di Mega Kuningan, Jakarta

36. Tgl, 15-16 Desember 2011 di Bandung, Forum Riset Perbankan Syariah, di UNPAD.

37. Tgl 17 Desember 2011 menghadiri MUNAS MES, di Jakarta.

38. Tgl  17 Desember 2011, give  a lecture on Ushul Fiqh fil muamalah  di Program S2 Ekonomi dan Keuangan Islam, PSTTI, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat.

39. Tgl 18 Desember Memberi Seminar Nasional Inovasi Produk Perbankan Syariah di Medan

40. Tgl 20 Desember Seminar Nasional Asuransi Syariah di Medan

41. 21 Desember 2011 memberi materi Workshop Fikih Muamalah Perbankan di Bank BII Syariah Pusat, Jl Thamrin, Jakpus

41. Tgl.20 Desember (Selasa malam) give  a lecture on Ushul Fiqh at Islamic Business and Finance of Paramadina University  at Graduate School Program, SCBD, Sudirman, Jakarta (Energy Tower Building)

43. Tgl  24 Desember 2011, give  a lecture on Ushul Fiqh fil muamalah  di Program S2 Ekonomi dan Keuangan Islam, PSTTI, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat.

 

Belum termasuk I Training Fikih Muamalah Perbankan Kerjasama dgn Bapak Karnaen Perwata Atmaja di Jakarta dan Training pegadaian Syariah di Surabaya untuk Desember

Prospek, Tantangan dan Peluang Industri Keuangan Syariah di Indonesia

(Wawancara Ekslusif dengan Bapak Agustianto, Ketua I IAEI)

Latarbelakang
Industri keuangan syariah, khususnya bank dan asuransi syariah, terus berkembang pesat
dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun market share bank dan asuransi syariah masih berada di bawah lima persen, prospek lembaga keuangan syariah ini pada masa-masa mendatang tetap menjanjikan. Apalagi industri keuangan syariah internasional juga semakin semarak, sehingga secara langsung maupun tidak langsung turut mendorong perkembangan industri keuangan syariah nasional.

Disadari, masih banyak hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah maupun pelaku lembaga
keuangan syariah, untuk menjadikan industri keuangan syariah makin berkibar –
asset, omset, dana pihak ketiga terus meningkat – dan makin menjadi pilihan
masyarakat untuk menyimpan dan menginvestasikan dananya, maupun memanfaatkan
pembiayaan untuk kemajuan usaha bisnis mereka.

Berikut
wawancara kami dengan Bapak Agustianto, Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), di Jakarta, baru-baru ini.

1. Bagaimana Prospek Industri keuangan Syariah saat ini, terutama bank dan asuransi syariah nasional? Apakah akan semakin meningkat? Mengapa? Berapa maret sharenya?

Prospek Industri keuangan syariah nasional saat ini,  sangat baik dan cukup cerah, baik perbankan syariah maupun   asuransi syariah. Asset industri keuangan syariah terus meningkat secara signifikan. Untuk beberapa tahun ke depan diprediksi masih  berpeluang besar untuk terus meningkat.? Saat ini market share perbankan syariah hampir 4 persen, dan di tahun depan diperkirakan mencapai 5 persen. Prediksi ini didasarkan pada trend pertumbuhan industri keuangan syariah selama ini. Yang paling penting dicatat, pasar Indonesia, masih terbuka luas. Inilah yang membedakan Indonesia dengan Timur Tengah, Eropa dan Malaysia. Jika Timur Tengah tergantung pada produksi minyak, demikian pula Eropa, Bank-bank Eropa banyak menampung dana dari pengusaha minyak Timur Tengah, sehingga tetap tergantung pada produksi minyak Timur Tengah, Karena itu trend pertumbuhannya belakangan biasa-biasa, saja, berkisar 10 sd 15 persen setahun. Sementara  Malaysia perkembangan keuangan syariah banyak didukung pemerintah. Dana yang dikelola lembaga keuangan syariah di negeri jiran ini banyak berasal dari dana pemerintah, Dari asset perbankan syariah yang mencapai Rp 600 triliun, 90 persennya adalah dana pemerintah (BUMN), Jadi hanya 10 persen dana masyarakat sekitar Rp 60 triliun. Jika dibanding dengan Indonesia, dana pihak ketiga bank syariah di negeri ini, masih jauh lebih banyak daripada dana pihak ketiga bank syariah di Malaysia.

Masih luasnya pasar syariah yang belum digarap, dapat dilihat  dari fakta bahwa, ada lebih dari 180 juta Muslim di Indonesia dan kesadaran akan keislamannya terus meningkat. Hal ini merupakan  peluang pasar yang lebar bagi industri keuangan syariah. Permintaan terhadap kehadiran lembaga keuangan syariah di berbagai tempat terus meningkat. Sejalan dengajn itu, momentum krisis keuangan global membawa hikmah bagi perkembangan industri syarioah di Indonesia. Krisis ekonomi akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa dunia dan Indonesia memerlukan konsep lain dalam menata perekonomiannya. Lembaga ekonomi syariah adalah pilihan yang paling tepat. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pasar, di samping juga mendidik masyarakat, diperlukan lebih banyak bank dan asuransi  syariah, dan alhamdulillah  kini telah banyak  bermunculan asuransi syariah sebagai counterpart-nya yang jumlahnya malah melebihi jumlah lembaga perbankan syariah.
3. Bagaimana sisi persaingan bisnisnya? Apakah jumlah pemain keuangan syariah (bank dan asuransi) semakin banyak? Berapa banyak jumlahnya?
Persaingan bisnis industri keuangan syariah di masa depan akan semakin ketat, baik berhadapan dengan lembaga leuangan konvensional maupun antar sesama insdutsri keuangan syariah sendiri. Jumlah lembaga perbankan syariah saat ini, mencapai 31 buah sedangkan asuransi syariah 44 buah, termasuk lembaga re-asuransi syariah.

4. Bagaimana strategi menghadapi persaingan tersebut?

Pertama, meningkatkan pelayanan dengan infra struktur teknologi canggih untuk memenuhi segala macam transaksi keuangan. Kedua, lakukan inovasi produk sesuai kebutuhan nasabah dan perkembangan bisnis. Ketiga, perluas jaringan layanan kantor dan ATM bersama, Keempat, bangun sinergi dan kerjasama dengan sesama industri keuangan syariah, Kelima,  tingkatkan kualitas profesionalisme SDM.
5. Apakah para pemain di industry bank syariah harus terus melakukan inovasi dan kreativitas, baik produk maupun layanan, untuk meningkatkan market share dan manfaat bank syariah bagi masyarakat?

Ya, untuk meningkatkan market share industri perbankan syariah, pemain di industry bank syariah harus terus melakukan inovasi dan kreativitas, baik produk maupun layanan. Inovasi produk, baik funding maupun financing mutlak diperlukan. Perwujudan less cash society harus terus menerus dilakukan melalui teknologi. Bank-bank syariah bisa menciptakan kartu debet untuk pembayaran tol, SPBU, dan sebagainya. Untuk pelayanan ini bank syariah harus terus bergerak membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangk payment, misalnya pembayaran biaya handphone, tiket pesawat, telephon, speedy, listrik, air, dan sebagainya, masih banyak bank syariah yang belum bisa melayani seperti itu. Bagi yang belum bisa transfer payment sepertri itu, maka didesak untuk segera menyediakan layanannya.

6. Inovasi, kreativitas, layanan, produk yang seperti apa seharusnya?

Inovasi produk, bukan saja memenuhi dan memperturutkan keinginan masyarakat, tetapi juga yang penting adalah dengan menggali ajaran syariah secara luas dan mendalam, seperti mengelaborasi bay’ wafa, bay’ istighlal,  bay’ tawarruq, untuk pembiyaan multi guna, KTA Syariah dan pembiyaan pertanian yang berjangka panjang. Potensi dan peluang pembiayaan KTA mencapai Rp 250 triliun. Banyak syariah tidak boleh menjadi penonton, karena KTA ini justru lebih dekat dengan konsep fikih klasik yang sering tanpa meminta jaminan. Selain itu UKM di Indonesia diperkirakan memiliki pasar yang cukup besar, mencapai Rp 2000 triliun. Untuk UKM ini banyak skim syariah yang bisa diterapkan, selain musyarakah dan mudharabah, skim itu adalah tawarruq yang pro sektor riil. Persyaratan untuk sektor riiil khususnya untuk UKM, menjadi keharusan bagi skikm tawarruq, agar kemakruhannya bisa dihilangkan. Selama ini juga bank syariah belum bisa masuk ke perkebunan sawit yang baru berbuah 4-5 tahun. Padahal dengan skim syariah, pembiyaan untguk sektor pertanian tersebut bisa dilakukan. Dalam pembiyaan sawit, Bank syariah dapat melukan margin during contruction.

6. Bagaimana mendorong pemerintah agar menciptakan suasana kondusif untuk memajukan industry perbankan syariah? Apa yang harus dilakukan pemerintah?

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dan strategis  dalam mendorong dan memajukan industri perbankan dan keuangan syariah. Peran pertama ialah membuat regulasi, baik Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan. Selama ini regulasi BI misalnya, sudah cukup baik dalam mendorong perkembangan industri perbankan syariah, contohnya, UUS yang sudah berusia 15 tahun wajib spin off dari induknya dan membuka  Bank Umum Syariah, atau asset UUSnya sudah mencapai 50 persen dari induknya. Namun dalam penyediaan regulasi produk-produk baru,  BI harus bekerja lebih cepat. Jangan sampai inovasi produk terhambat karena belum adanya regulasi (PBI-Peraturan Bank Indonesia),misalnya, regulasi komoditas syariah sbg instrumen pasar uang antar bank syariah, regulasi tentang pembiyaan multiguna, pembiyaan KTA, dan sebagainya. Ke depan regulasi pemerintah tentang sekuritisasi asset (aktiva) bank syariah perlu disediakan, agar ekspansi bank syariah bisa lebih akseleratif.

Peran pemerintah yang sangat penting untuk memajukan industri perbankan syariah ialah jangan menghalangi gerakan bank syariah. Misalnya edaran BKAN yang hanya menunjuk bank konvensional sebagai bank penerima SPP di Perguruan Tinggi, demikian pula payroll gaji dosen dan pegawai. Seharusnya pemerintah berlaku adil. Jadi pemerintah dalam hal ini tidak perlu mengutamakan bank syariah, berlaku adil saja sudah cukup, dampak dari regulasi tersebut, adalah hampir semua UIN, IAIN, dan STAIN, yang merupakan ujung tombak gerakan syariah, terpaksa menggunakan bank-bank konvensional. Hal yang sama berlaku di Perguruan Tinggi Umum. Tragedi ini akibat dari regulasi pemerintah yang tidak adil.

Demikian pula penerimaan dana haji, pemerintah ikut merusak nilai ibadah masyarakat muslim. Ibadah Haji yang suci, seharusnya dibersihkan dari unsur-unsur riba, yang keharamannya sudah disepakati (ijma’) ulama. Pemerintah, baik kementrian keuangan maupun Kemenyrian agama, seharusnya secara bulat menempatkan dananya hanya dibank syariah, karena jaringan bank syariah sudah demikian banyak.

Sementara itu, kementerian keuangan juga hedaknya mendorong industri keungan syariah, seperti asuransi syariah, multifinance syariah, pegadaian syariah dsb.

7. Sementara untuk asuransi syariah, apakah asuransi syariah perlu tingkatkan pelayanan? Apakah asuransi syariah juga perlu meningkatkan inovasi dan kreativitas, baik produk maupun layanan, untuk meningkatkan manfaat asuransi syariah bagi masyarakat?

Ya, tentu, itu sudah pasti. Asuransi syariah perlu meningkatkan pelayanan dengan service exellence. Untuk itu asuransi syariah juga perlu meningkatkan inovasi dan kreativitas, baik produk maupun layanan, sehingga meningkatkan manfaat bagi masyarakat.

8. Seperti apa seharusnya?

Asuransi syariah harus terus meningkatkan inovasi  dengan memperluas saluran distribusi (distribution channel) baik melalui bancassurance maupun melalui agensi. Berdasarkan data dari Swiss Reassurance, Saat ini ada tiga model bancassurance yang berkembang di Asia, yaitu  distribution agreement (69%),  joint venture (17%) dan financial service group (14%).

Produk-produk asuransi tradisional yang meliputi asuransi kematian (term insurance), endowment, wholelife, anuity, kecelakaan, dan kesehatan, perlu terus ditingkatkan dengan produk unit link.  Unit link merupakan produk yang memberikan dua keuntungan bagi nasabah,  yaitu proteksi dan investasi sekaligus. Dibandingkan dengan produk tradisional, capital constraint dalam menjual produk unit link lebih rendah. Jika dulu asuransi tradisional hanya mengincar segmen nasabah menengah ke atas, maka keberadaan unit link bisa diterima oleh masyarakat dengan segmen mana pun karena besaran setoran minimal per bulan yang relatif rendah.

9. Apa saja tantangan dan peluang, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh khususnya oleh para pelaku industri asuransi syariah untuk meningkatkan market share dan penetrasi asuransi syariah di masyarakat?

Tantangan utamanya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan gerakan sosialisasi dan edukasi publik tentang asuransi syariah secara simultan dan terpadu. Sudah menjadi alasan klasik, bahwa rendahnya upaya edukasi, sosialisasi dan iklan publik, disebabkan karena rendahnya dana yang memback up perusahaan asuransi syariah, untuk melakukan promosi dan edukasi pasar. Untuk mengatasi minimnya dana promosi, karena asset yang masih kecil, maka diperlukan sinergi antar lembaga asuransi syariah untuk promosi bersama, baik melalui media cetak, elektronik, ataupun event-event promosi lainnya..

Masalah berikutnya ialah belum timbulnya industri penunjang asuransi syariah yang unggul dan profesional seperti di lembaga konvesnional, seperti broker-broker asuransi syariah, agen, adjuster, dan lain sebagainya, Dengan demikian, masalah SDM, harus terus-menerus mendapat perhatian prioritas.

Produk dan layanan asuransi syariah yang masih ada (banyak) yang belum diunggulkan di atas produk konvensional, harus ditingkatkan, sehingga bisa mengungguli produk dan layanan konvensional, minimal sama-lah. Untuk melakukan itu, Direksi perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit usaha syariah harus serius. Membuka UUS, bukan hanya sekedar ada, dan  dibiarkan berkembang secara alamiyah, tanpa kebijakan yang sungguh-sungguh untuk mengembangkannya. Dengan demikian menurut saya, akselerasi pertumbuhan industri asuransi syariah banyak tergantung kepada komitmen manajemen perusahaan itu sendiri.  Selanjutnya, dukungan kapasitas reasuransi syariah yang masih terbatas  harus terus ditingkatkan,agar eksistensi lembaga asuransi syariah semakin kuat.

Kemudian yang perlu diperhatikan industri asuransi syariah di Indonesia di masa depan ialah, inovasi produk dan layanan syariah harus  benar-benar digali dari konsep dasar syariah. Ajaran syariah (fikih muamalah), sangat kaya dengan konsep-konsep bisnis,yang dapet dikembangkan untuk elaborasi produk-produk asuransi syariah.

Tatangan terakhir adalah political will pemerintah, yang sebenarnya belum optimal, atau masih rendah. Kita menginginkan salah satu lembaga asuransi milik BUMN dikonversi menjadi syariah.Keinginan ini memang klasik, tetapi hal ini perlu dilakukan, Kalau hal Mendorong dan meyakinkan pemerintah. Selain itu, regulasi asuransi asuransi perlu ditingkatkan menjadi Undang-Undang.  Sekitar 2 tahun lalu, saya diminta BPHN untuk menyiapkan kajian akademis RUU asuransi syariah bersama Dr. Jafril Khalil dan tim BPHN lainnya, karena UU Asuransi Tahun 1992, sudah ketinggalan zaman, dan tidak mendukung pengembangan asuransi syariah. Gerakan Bapepam-LK di Kementerian Keuangan perlu ditingkatkan untuk mempersiapkan dan mendesak keluarnya UU tentang asuransi syariah. Dengan regulasi (UU) ini, maka industri asuransi syariah tidak bisa main-main dalam membuka unit usaha syariah. Saya khawatir sekali, jangan-jangan beberapa asuransi syariah malah sudah ada yang ditutup, karena tidak berkembang. Untuk itu, dalam regulasi bisa disebutkan, apabila UUS asuransi syariah sudah berusia 15 tahun atau 20 tahun, maka hukumnya wajib spin off dengan membuka asuransi syariah yang full syariah, terpisah dari induknya. Dalam  regulasi juga disebutkan, jika aseetnya sudah mencapai 50 persen dari asset induknya, wajib spin off dari induknya, sebagaimana regulasi Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah.

Diposting oleh Riris Agustya

Are there any other languages you wish you could to understand when you find your own ?

Sharia Economics dot WordPress dot Com adalah jawabannya. Blog ini berisi tentang berbagai hal yang berkaitan tentang teori-teori ekonomi Islam, yang dapat dipraktekan dalam hubungan antar manusia dengan manusia yang lainnya. Blog ini juga telah dilengkapi dengan translantor untuk memberikan kemudahan bagi anda para sahabat kami di seluruh dunia.

Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik kami. Mari bersama sebarkan kebaikan dengan ekonomi syariah.